SEPAK TERJANG NAZARUDDIN


DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT.

Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat (PD)terdiri atas Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum selaku wakil ketua, Amir selaku sekretaris, dan dua anggota, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. akhirnya memecat Bendahara M Nazaruddin. Langkah ini diambil karena opini yang berkembang terkait sepak terjang Nazaruddin dianggap telah menyudutkan PD. “Memberhentikan atau membebastugaskan Nazaruddin sebagai bendahara umum,” kata Sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsudin dalam jumpa pers di Gedung PD, Jl Kramat Raya, Jakarta, Senin (23/5/2011). Langkah itu diambil dengan harapan Nazaruddin bisa lebih konsentrasi dalam menyelesaikan kasusnya. “Azas praduga tidak bersalah harus dikedepankan,” . Lebih lanjut djelaskan, langkah ini juga diambil guna melindungi PD dari serangan politik akibat berbagai isu terkait Nazaruddin. “Di samping demi citra baik partai membebaskan dari fitnah,” katanya.

CERMIN BOBROKNYA POLITIK

mengenal Nazaruddin usianya baru 33 tahun, tetapi sudah memegang uang miliaran rupiah. Sebagai petinggi partai, tentu perannya sangat besar dalam menjayakan PD. Ke depan pengaruh politiknya sangat kuat. Kelak, tidak mungkin hidupnya sia-sia. Karena jasa-jasanya kepada partai, juga kepada bangsa dan negara, kalau mati pasti menuju jalan surga.

Demikian kira-kira gambaran Nazaruddin yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya, yang kebanyakan juga berusia muda. Nazaruddin adalah sosok hebat, berpengaruh, dan tidak segan berbagi rezeki kepada kawan maupun lawannya. Sehingga siapapun yang dekat dengannya tidak membayangkan bahwa Nazaruddin akan menghadapi situasi sulit seperti saat ini.

Begitu namanya disebut-sebut tersangkut kasus suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, pembelaan datang bertubi-tubi. Tidak saja oleh para politisi di lingkungan DPR maupun PD, tetapi juga oleh wartawan yang dekat dengannya. Bahkan wartawan tersebut tidak malu-malu menebar ancaman kepada kawan-kawannya yang menulis berita tentang Nazaruddin.

Ketika Dewan Kehormatan PD yang dipimpin oleh SBY mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan partai, sejumlah politisi PD menganggap angin lalu. Hasil kerja tim investigasi yang dibentuk politisi PD pun menunjukkan hasil yang sebaliknya: tidak ada indikasi Nazaruddin terlibat kasus suap Wisma Atlet.

Ketika pekan lalu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD melaporkan secara lisan–menyusul laporan tertulis yang disampaikan sebelumnya– tentang pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar, kepada SBY di Istana, lagi-lagi kolega Nazaruddin berkeras membelanya.

Mereka menuduh Mahfud mencari popularitas. “Mahfud ingin menjadi calon presiden,” kata Juru Bicara PD Ruhut Sitompul. Mereka juga meminta kepada Dewan Kehormatan agar tidak mengeluarkan pernyataan yang memecah belah partai. Padahal SBY bilang, “Ini sebagai sesuatu yang tidak remeh”.

Alih-alih bertindak cepat untuk merespons kesimpulan Dewan Kehormatan dan kegeraman SBY, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum justru bersikap seolah-olah masalah yang membelit Nazaruddin bukan masalah besar yang harus segera diselesaikan. “Biar proses hukum yang menyelesaikannya,” kata Anas.

Pembelaan tiada henti dari para politisi PD dan orang-orang dekatnya –di tengah kemarahan SBY dan para pendiri PD– menunjukkan bahwa Nazaruddin memang bukan politisi sembarangan, meskipun usianya baru 33 tahun, meskipun baru dalam Munas PD di Bandung tahun lalu, dia diangkat jadi bendahara partai.

Sebelum itu, nama Nazaruddin tidak dikenal. Pada saat Munas PD namanya sempat muncul gara-gara diduga kasus pelecehan seksual. Namun polisi segera memadamkan kasusnya. Penunjukannya sebagai bendahara partai pun menimbulkan tanda tanya di lingkungan PD.

Maklum, sebelum ditunjuk sebagai bendahara partai, Nazaruddin bukan siapa-siapa. Jamaknya para pengurus partai mempunyai latar belakang aktivitas politik atau keormasan pada zaman mahasiswa. Tetapi hal itu juga tidak tergambar jelas pada sosok Nazaruddin.

Hanya saja orang-orang PD membisikkan, dia adalah salah satu figur penting di balik kemenangan Anas dalam perebutan kursi ketua umum partai. Dia adalah penggalang dana yang hebat, sehingga membuat kampanye pemenangan Anas berjalan lancar. Sukses mengalahkan Andi Mallarengeng dan Marzuki Alie yang juga didukung dana kuat.

Apa yang terjadi pada Nazaruddin sesungguhnya mencerminkan dunia politik kita. Ingat, 65% anggota DPR hasil Pemilu 2009 adalah orang-orang baru, yang sebelumnya tidak pernah menjadi anggota DPR/DPRD. Mereka berusia muda, bependidikan S-2, dan berlatar pengusaha. Kecuali berprofesi artis, tidak banyak diketahui sepak terjangnya sebelum menjadi anggota Dewan.

Bermodal dana yang tidak sedikit, mereka bertarung memperebutkan kursi parlemen. Dana yang dimilikinya tidak hanya digunakan untuk meningkatkan citra diri, tetapi juga untuk membeli suara, baik beli langsung dari pemilik suara, maupun beli melalui petugas penghitung suara. Ini adalah praktek biasa yang sudah diketahui sesama politisi.

Jadi, bisa dimengerti apabila dunia politik di Senayan diwarnai oleh transaksi politik oleh para anggotanya. Partai tidak bisa mencegah: di satu pihak, mereka juga membutuhkan sokongan dana dari mereka; di lain pihak, mereka juga tidak bisa menutup mata bahwa para anggotanya juga harus mengembalikan utang yang telah dibayarkan untuk memenangkan pemilu.

Jika 65% anggota DPR terdiri atas orang-orang muda, yang sebagian besar tidak jelas latar belakangnya – bahkan mengaku pengusaha, tetapi tidak jelas bisnisnya– maka bisa dibayangkan, apa yang terjadi dengan aktivitas politik di sana. Nazaruddin hanya salah satu dari mereka yang kebetulan sedang bernasib sial. Yang lain sedang menunggu.

NASIB NAZARUDDIN DI DPR TERGANTUNG BK DPR

Partai Demokrat (PD)  secara resmi mencopot Muhammad Nazaruddin dari posisi Bendahara Umum. Kini PD menyerahkan sepenuhnya proses keanggotaan Nazaruddin di DPR selanjutnya di Badan Kehormatan DPR.

“Kalau untuk urusan DPR itu ada BK DPR yang memutuskan, jadi kita serahkan BK DPR yang memutuskan,”ujar Ketua DPP PD Bidang Informasi, Andi Nurpati, kepada wartawan di DPP PD,Jl Kramat VII, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2011).

Menurut Andi Nurpati, Dewan Kehormatan PD hanya mengambil keputusan berdasarkan pelanggaran etika. Lain halnya dengan BK DPR yang dapat memproses jika ada pelanggaran anggota DPR terhadap kode etik dewan.

“Ini kan kewenangan partai kan hanya di DPP, jadi hanya memberhentikan jabatan partai,”terangnya.

Sebelumnya diberitakan Nazaruddin resmi diberhentikan dari posisi bendahara umum partai. Nazaruddin diberhentikan karena banyak permasalahan menyangkut anggaran yang harus dijelaskan agar menjadi terang benderang kasusnya.

Namun Nazaruddin masih berstatus sebagai anggota Komisi VII DPR. Nazar belum di recall PD dari DPR.

Sumber : berbagai Sumber.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: