CERITA DEMONSTRASI


SUARA RAKYAT, SUARA TUHAN .

B AB I
A. Latar belakang
Pada Tahun 2009 nanti bangsa Indonesia akan kembali memilih Presiden dan Wakilnya yang akan menentukan nasib rakyat Indonesia kedepan. Dalam setiap menghadapi Pilpres dan Cawapres selalu dibarengi dengan munculnya calon legislatif yang duduk di DPRD,DPR-RI dan MPR di mana semua berlomba untuk mencari simpati rakyat dengan beraneka ragam cara dan siasat agar rakyat dapat mempercayai mereka sebagai wakilnya.
Dalam rangka persiapan menuju pilpres dan cawapres 2009 nanti tahun ini adalah tahun di mana demokrasi Indonesia mulai diuji dengan banyaknya partai sehingga rakyat semakin bingung karena harus memilih mana, memilih siapa dan apa visi misi mereka yang akan duduk di pemerintahan yang notabene menjadi “wakil Rakyat”.
Dalam era demokrasi sekarang di Indonesia adalah titik awal dalam penyeleksian partai kedepan di mana hukum alam akan berlaku yang nantinya partai yang banyak itu akan berkoalisi dan akhirnya akan mengerucut menjadi partai besar.
Kesamaan misi partai sekarang ini dapat kita kelompokan dalam 3 misi besar yaitu :

1. Pendidikan.
Pendidikan masih menjadi isu sentral semua partai karena memang di Indonesia pendidikan masih menjadi kelinci percobaan di mana sering sekali berganti kurikulum seiring dengan bergantinya mentri di mana kita bisa lihat kurikulum yang telah ada di Indonesia adalah kurikulum 1984, kurikulum 1989, kurikulum nuansa berbasis kompetnsi (NKBK), kurikulum 2004 ( kurikulum berbasis kompetensi), dan yang terakhir kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan kurikulum berkompetensi.
Pendidikan menjadi isu sentral karena memang belum meratanya pengetahuan dan pelayanan pendidikan di Indonesia ditambah lagi dengan otonomi daerah sehingga masing-masing daerah mempunyai hak mengatur sistem pendidikan dan alokasi dana yang tersedia sehingga untuk pelayanan peningkatan mutu pendidik di luar Pulau Jawa masih sangat kurang dalam informasi pendidikan terbaru.
Alokasi dana APBN yang menetapkan anggaran pendidikan 20 % saat ini memang menjadi isu sentral bagi partai untuk beramai-ramai mengusung pendidikan sebagai misi partai bagi kemajuan Indonesia.

2. Kesehatan.
Kesehatan adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia karena itu partai sekarang mengusung kesehatan menjadi sasaran apabila mereka nanti duduk sebagai anggota legislatif. Kendala kesehatan yang sekarang ini terjadi adalah tingkat perekonomian masyarakat yang secara nasional tidak merata sehingga munculah sekarang yang namanya gizi buruk dan kekurangan makanan yang menyebabkan sering terjadi wabah penyakit di suatu daerah tanpa penanganan serius dari lembaga terkait di daerahnya dikarenakan otonomi daerah sehingga tidak ada keseragaman program dalam bidang kesehatan secara nasional.

3. Lingkungan Hidup.
Lingkungan hidup disini adalah alam sekitar kita yang ada di Indonesia diantaranya hutan, laut, sumber daya alam masih menjadi isu agar terpelihara demi kelangsungan anak cucu kita dimasa yang akan datang. Hal ini menjadi bahan bagi para partai untuk mengusung agar terpeliharanya kembali hutan Indonesia yang indah, persediaan gas bumi yang cukup dan polusi harus bisa dikurangi adalah program yang efektif di mana data sekarang adalah di Indonesia luas hutan semakin berkurang, polusi yang semakin meningkat dan sumberdaya alam yang semakin menipis menjadi dasar pemikiran untuk para wakil rakyat kita mencari solusi untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia.

4. Ekonomi.
Indonesia saat ini dalam keadaan krisis ekonomi di mana akibat rusaknya pasar Amerika sangat berdampak global pada perekonomian Indonesia. Hal ini harus dapat disiasati oleh para ekonom negeri ini untuk mencari jalan bagaimana menstabilkan ekonomi yang saat ini terasa berat dengan beragam harga kebutuhan pokok rakyat naik terus dan terus sehingga rakyat yang sudah susuah akan menjadi susah . Hal ini menjadi isu sentral juga dalam kampanye sekarang ini di mana banyak partai yang menjanjikan peningkatan ekonomi dalam segala bidang tetapi kita belum dapat melihat hasilnya pemikiran mereka dari tahun ke tahun.
B. Ruang lingkup penulisan.
Surat adalah tulisan tangan yang dituangkan dalam kertas baik secara tulis tangan maupun dengan pengetikan mesin tik dan komputer yang isinya bermacam-macam diantaranya rasa gembira, rasa sedih, rasa sakit dan rasa kekecewaan di mana surat menyurat bisaanya sudah sering dilakukan oleh manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain sehingga tergambar dalam surat itu perasaan si penulis surat.
Bisaanya, surat ditulis dari orang tua untuk anaknya , anak untuk orang tuanya, untuk yang sedang mangalami masa pacaran yaitu surat antar kekasih dan dalam surat yang ada dalam bahasan kita kali ini adalah surat untuk wakil rakyat yang berisikan jeritan, umpatan, kritikan yang pedas yang diperoleh oleh penulis dengan pengumpulan data-data dari lapangan.
Sasaran dari penulisan buku ini adalah ingin menjelaskan sekaligus mengingatkan pada para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen agar selalu senantiasa ingat akan rakyat dan penderitaan rakyat yang suaranya diminta saat pencoblosan di pemilu dengan harapan dapat terwakili usulan rakyat melalui wakilnya di parlemen.
Tulisan ini juga sebagai pengingat bagi rakyat Indonesia untuk dapat memilih secara benar para wakil rakyat agar suara yang kita tuangkan lewat pencoblosan pemilu tidak sia-sia dan mudah-mudahan para wakil kita adalah para wakil yang dapat memegang amanah sehingga ketika mereka menjabat betul-betul dapat merealisasikan apa yang rakyat kehendaki dan mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka promosikan pada masa kampanye sebelum mereka ( wakil rakyat ) terpilih sebagai anggota parlemen.
Sekarang ini, adalah fakta, terjadi kesenjangan sosial yang cukup lebar pemisahannya, dan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh anggota dewan dalam mengemban tugasnya di dewan sehingga kita harus ingatkan para dewan yang terhormat seperti petikan lagu “ wakil rakyat “ Iwan fals di mana saudara ( wakil rakyat) dipilih bukan dilotre walau kami tak kenal siapa saudara, jangan hanya tidur waktu sidang soal rakyat, jangan hanya setuju dengan apa yang disidangkan apabila tidak sesuai dengan hati nurani.
Dalam membicarakan surat untuk wakil rakyat 2009 ini saya mengajak semua pihak, termasuk pemerintah , melakukan dialog dengan mempergunakan demokrasi Pancasila sebagai medianya dalam membicarakan itu, harus dihindari emosi dan sikap menang sendiri, apalagi saling sangka dan menjadi jurang yang menganga antara rakyat dan pemerintah yang telah rakyat titipkan wakilnya di pemerintahan mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional.
BAB II
A. Gerakan Mahasiswa
Memahami kondisi politik dalam negri semanjak revolusi gerakan 30 September (gestapo) 1965, gagal. Pembangunan di Indonesia memasuki babak baru, yaitu babak orde baru. Babak baru ini juga merupakan revolusi yang gagal. Arah pembangunan dan pola kepemimpinan Presiden Soekarno diubah kearah pola kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam segala bidang.
Memahami kondisi politik dalam negri, adalah dengan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat ada 7 isu dasar yang kalau tidak dipahami secara bijak akan menjadi pemicu konflik dimasa datang di mana ketujuh isu tersebut diantaranya :
1. Demokrasi dan keterbukaan.
Sampai sejauh ini belum ada persepsi yang sama mengenai konsep demokrasi dan keterbukaan, rekonsiliasi dan pembebasan cekal oleh pemerintah, petisi 50, yang sering disebut oleh para pengamat politik sebagai kaum oposisi. Terlepas dari pro dan kontra demokrasi dan keterbukaa, perlu ada suatu persepsi yang sama agar satu sumber konflik ini dapat terselesaikan dengan bijaksana dan adil. Persepsi yang sama tentang demokrasi, harus tetap berpegang pada UUD 1945. Bahwa anggota DPR/MPR itu semuanya harus dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum ( Pemilu), bukan ditunjuk atau mandat langsung. Kemudian hak-hak dan kewajiban lembaga tertinggi ( MPR) dan lima lembaga tinggi lainnya harus segera diakhiri.
Ketidak sadaran untuk mengakhiri dominasi kekuasaan eksekutif ( Presiden), akan berakibat hilangnya kepercayaan rakyat pada pucuk pimpinan yang berakibat pada konflik ketidak percayaan rakyat pada parlemen / wakil rakyat dibawahnya.
Antisipasi yang dapat dilakukan menyelesaikan sumber konflik ini, bukan dengan cara meredam dan menekan dengan kekerasan. Tapi bisa dilakukan secara arif yaitu mengembalikan fungsi dan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara yang sesuai dengan UUD 1945. Seimbang antara hak dan kewajibannya , begitu juga keterbukaannya, pemerintah tidak boleh hanya puas dengan keadaan ang sudah dilakukan sekarang ini. Keterbukaan yang dihembuskan baru sampai pada taraf lips service belaka.
2. Kesenjangan sosial dan kepincangan ekonomi.
Pembangunan memang tidak pernah rata dan adil ditiap daerah sehingga apa yang terjadi adalah kesenjangan tingkat sosial masyarakat yang berdampak pada pincangnya pilar ekonomi. Sistem ekonomi yang terjadi tiap daerah berbeda apalagi setelah otonomi daerah dihembuskan mengakibatkan perbedaan taraf hidup diantara daerah menjadi perbedaan yang mencolok.
Kepincangan ekonomi ini membawa dampak yang lebih jauh adalah kesenjangan sosial. Karena pertumbuhan ekonomi yang mengesampingkan pemerataan pembangunan ekonomi pada seluruh rakyat, menyebabkan semakin jauhnya pemerataan ekonomi.
3. Hak Asasi Manusia.
Hak asasi manusia sebagai isu dasar yang sampai saat ini masih dipergunjingkan. Pihak negara lain masih berkepentingan dalam menekan Indonesia, bahkan dalam rangka bargain politik mereka di dunia internasional. Seperti Amerika Serikat , Australia dan Portugal ( tentang Timor-timur).Isu hak asasi manusia ini adalah makanan empuk bagi politikus dalam negeri dalam mengalahkan musuh-musuh politiknya dalam pemenangan sebuah pemilihan umum.
4. Sara ( Suku, Agama. Ras dan Antar golongan )
Isu laten yang masih harus dipertimbangkan dalam negara Indonesia ini adalah unsur yang terakhir yaitu antar golongan terutama dengan etnis China yang menominasi ekonomi walaupun secara kelompok mereka kecil tetapi nampak menonjol.
5. Hubungan Pusat dan Daerah.
Hubungan pusat dan daerah tidaklah terlalu harmonis sekarang ini apalagi setelah adanya otonomi maka semakin terlihat adanya raja-raja kecil antara satu daerah dan daerah lain yang diakibatkan karena kepala daerah bukan lagi ditunjuk dari pemerintah melainkan melalui mekanisme pemilihan umum langsung di tiap daerah masing-masing.
6. Dikotomi Sipil – Militer.
Di Indonesia sampai saat ini masih adanya pembagian peta kekuasaan sipil – militer yang diperkuat dengan tindak-tanduk militer ( ABRI ) di Indonesia. Militer masih menganggap dirinya adalah superior baik dalam tugas sosial politik maupun keamanan.
Contoh-contoh yang masih kita ingat diantaranya peristiwa berdarah Waduk Nipah Madura, Marsinah di Jawa Timur, Haur koneng di Jawa Barat, Tanjung Priok, ini merupakan salah satu contoh bahwa masih begitu kuatnya peran militer dalam hal pengambila alihan masalah dengan melakukan penekanan melalui kekerasan terhadap rakyat sipil.
7. Keadilan.
Sebagai warga masyarakat adalah suatu kewajaran apabila merasakan keadilan seperti dalam butir ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus – kasus tanah, penggusuran, penculikan, pembunuhan tokoh-tokoh mahasiswa merupakan salah satu contoh yang masih terus berlangsung di Indonesia. Perlakuan aparat keamanan dan pihak berwenang sipil masih melakukan kesewenang-wenangan dan tidak manusiawi menjadi hambatan terciptanya keadilan . Hambatan ini haruslah diselesaikan sesegera mungkin agar tidak menjadi budaya dalam diri manusia Indonesia.
Untuk mengantisipasi ketujuh sumber konflik tersebut tidak ada jalan lain adalah ketika semua unsure yang terkait di Negara Indonesia bersatu untuk mencari solusi guna mempertahankan NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ).
BAB III
Surat untuk wakil rakyat ( Suara Rakyat Suara Tuhan ).
Dalam alam demokrasi sekarang ini sangatlah diperlukan suara-suara yang mengingatkan para birokrat kita yang sudah terlena dengan kedudukan sehingga lupa akan fungsi mereka yang hanya akan bergerak ketika menghadapi masa pemilihan di 5 tahun ke depan masa pemilihan.
Tidaklah berlebihan kalau kita mengingat bahwa Mahasiswa dan masyarakat selalu bergerak menyuarakan aspirasinya melalui pamflet, aksi-aksi mahasiswa, demonstrasi kecil dan lain sebagainya yang mana kesemuanya diperuntukan untuk memperbaiki keadaan dan menyadarkan pemerintah apabila ada kesalahan yang mungkin tidak diketahui oleh pemerintah.
Baiklah akan kita paparkan surat dari rakyat untuk wakil rakyat 2009-2014 yang tercernib dari bahasa-bahasa yang ditulis aleh para mahasiswa sebagai pengingat masa para wakil rakyat di reformasi 10 tahun silam yang menjanjikan perubahan untuk masyarakat Indonesia sekaligus mengingatkan mereka tugas yang diemban nanti dengan melihat artinya reformasi dari sudut pandang bermacam-macam status dan pandangan orang Indonesia diantaranya :
1. Agenda Reformasi seorang penyair. ( W.S Rendra ).
Assalamu alaikum Wr.Wb. dan Salam sejahtera.
Sejahtera. Di dalam pengertian saya sebagai seorang penyair dan budayawan, sejahtera artinya kepastian hidup seorang manusia. Yang saya maksud bukanlah naik turunnya peruntungan rejeki seseorang, tetapi suatu kepastian bahwa ia mempunyai kebebasan untuk berusaha memperbaiki mutu hidupnya. Secara operatif kepastian hidup semacam itu hanya bisa didapatkan apabila setiap orang dilindungi oleh kepastian hukum yang bersifat horizontal dan vertical. Dan kepastian hukum semacam itu tidak pernah dinikmati oleh bangsa kita dari sejak orde lama sampai zaman orde baru. Secara umum politisi Indonesia, yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa, telah gagal menciptakan kepastian hukum bagi bangsanya itu. Adalah tradisi percaturan politik di Indonesia bahwa interaksi kekuasaan di dalam masyarakat itu telah diatur oleh kekuasaan pula. Di dalam percaturan politik semacam itu setiap partai sibuk menggalang kekuatan dirinya dan tidak punya rasa hormat terhadap kebenaran di dalam kehidupan. Bagi mereka kekuatan adalah kebenaran. Might is Right ! bukannya kebenaran itu kekuatan, atau Right is Might
Kalau di dalam wayang Bima berkata kepada lawannya : “ Ini dadaku ! Mana dadamu ?”. Maka para politisi akan berkata kepada lawan politiknya : “ Ini massaku !’ Mana massamu ?”——-Lalu, begitulah, setiap partai menggalang massa beramai-ramai. Setiap partai punya massa pemuda, massa mahasiswa, bahkan ada pula yang punya massa tani, buruh, seniman, dan wanita. Bagi mereka rakyat itu bukan individu dengan hak asasi manusia, tetapi sekedar massa politik yang harus digalang, ditatar dan dibina. Dijaman Orla hanya dianggap sebagai massa revolusi dan di zaman orba hanya dianggap sebagai massa pembangunan.
“Lho, tetapi massa itu penting sebagai alat untuk politik !”, Ya, brgitulah pula pendapat para adipati dan raja-raja di jaman dulu kala. Di jaman rakyat tidak perlu sadar, tetapi cujup sekedar patuh saja ; Di jaman rakyat tidak perlu berpendapat, tetapi cukup sekedar hafal akan indoktrinasi – indoktrinasi yang disuapkan kepada mereka. Sayapun sadar bahwa ada massa-massa transisi budaya dan politik yang memerlukan dukungan kekuatan massa, tetapi harus selalu disadari bahwa penggunaan massa seperti itu hanya bersifat darurat. Dan apabila pada dasarnya seorang politikus itu berpendapat bahwa rakyat itu pada hakekatnya hanyalah massa politik semata-mata, maka pendapat semacam itu adalah pendapat yang anti budaya. Sebab tujuan dari kebudayaan adalah emansipasi kedaulatan pribadi setiap manusia demi martabat dan mutu daya hidupnya. Sedangkan massa adalah peleburan daulat probadi-pribadi secara primitif sehingga menjadi kolektifisme yang mekanis.
Sudah saatnyam sekarang ini, para politisi menyadari bahwa keinginan – keinginan politis bisa dicapai dengan membangkitkan soligaritas dari kesadaran pribadi-pribadi yang berdaulat. Tentu saja untuk itu para politisi harus belajar menyuguhkan argumentasi-argumentasi yang moral dan rasional untuk keinginan-keinginan polituknya. Dan benar-benar secara praktek menghargai hak memilih dan berpendapat dari setiap warga Negara.
Barangkali ucapan-ucapan saya seperti ini, di saat Negara dilanda krisis dan disaat reformasi politik memang betul-betul bersifat urgent dan belum selesai, akan dianggap sebagai suatu hal yang membosankan. Tetapi saya seorang penyair. Ada kewajiban saya untuk mempertahankan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kebudayaan di saat krisis maupun tidak krisis. Dan lagi, bicara soal bosan, sayapun bosan selalu menyaksikan percaturan kekuasaan yang diatur oleh kekuasaan, yang hasilnya hanyalah rezim represif yang lama digantikan oleh rezim represif yang baru. Reformasi yang sok reformasi tetapi bukan reformasi!.
Rezim represif Orla dan Rezim represof Orba adalah hasil akumulasi dari tradisi percaturan kekuasaan yang diatur oleh kekuasaan. Sehingga menimbulkan keadaan yang tidak adil bagi rakyat. Dan mendorong memusatnya kekuasaan mekanisme politik pada Presiden ABRI. Sebab yang paling bisa menguasai dalam arti memenage atau memaksa rakyat itu adalah Presiden dan ABRI.
Sebenarnya sangat wajar bila politisi itu mempunyai keinginan-keinginan yang berhubungan dengan kekuasaan. Tetapi percaturan keinginan-keinginan kekuasaan seperti itu harus diatur oleh hukum dan undang-undang, sehingga bisa membuahkan suatu kepemimpinan di dalam masyarakat yang adil dan berguna untuk kebaikan hidup bersama.
Seandainya ada kedaulatan lembaga pengadilan yang mandiri dari kekuasaan Lembaga Eksekutif, dan benar-benar bisa punya wibawa yang horizontal maupun vertical, maka kontrol terhadap percaturan kekuasaan akan bisa dilakukan, dan akhirnya membuahkan keadilan. Kalau ini bisa terjadi barulah akan terjadi reformasi yang sebenarnya. Artinya, sebagai suatu bangsa, kita sudah berhasil meninggalkan budaya para adipati dan raja-raja, menuju budaya Republik yang benar-benar ber Pancasila dan ber UUD 1945.
Krisis yang melanda kita sekarang ini : kolusi kekuasaan dengan kepentingan pribadi, nepotisme, oligami, pelecehan-pelecehan terhadap hak asasi manusia, penculikan-penculikan terhadap para aktivis politik, pembunuhan-pembunuhan keji terhadap Marsinah, para petani Sampang, Udin di Yogya, dan para aktivis mahasiswa, semuanya kelakuan-kelakuan politik yang barbar ini, adalah buah akumulasi dari budaya percaturan kekuasaan yang diatur oleh kekuasaan dan absennya daulat hukum
Daulat Hukum yang vertical dan horizontal ini pulalah yang akan menjamin adanya kedaulatan rakyat, yang terselenggara melewati Lembaga Perwakilan Rakyat dan daulat DPR yang normal dan penuh ini pula nantinya yang akan mampu melakukan amandemen-amandemen terhadap kekurangan semprnaan undang-undang yang sudah ada.
Pendeknya, Trias Politika, adalah dasar yang penting untuk keadilan hidup bersama di dalam masyarakat. Tanpa Trias Politika tidak ada demokrasi yang sebenarnya.
Para politisi di jaman Orba gemar mengatakan bahwa Trias Politika itu budaya asing dan tidak cocok untuk budaya Indonesia. Tetapi bukankah raja itu berpengaruh dari India ? jadi asing juga ?
Keunggulan budaya suatu bangsa itu tidak terletak pada keasliannya, tetapi terletak pada kemempuannya untuk mencernakan pengaruh-pengaruh dari berbagai sudut dunia yang mampu meningkatkan mutu hidup bersama.
Trias Politika sama asingnya dengan Republik, Universitas, Kantor Pos, Bandar Udara, Jam Tangan, tata buku, Bank, W.C., Undang-undang dasar, Surat nikah, K.T.P,. hansip,R.T,R.R,the, kopi, gula pasir, karet, tembakau, monopoli, perkebunan, dan sebagainya. Karena pengaruh asing yang berguna untuk perkembangan rakyat dianggap tidak cocok dengan kepribadian bangsa, sedangkan yang berguna untuk menindas rakyat dianggap cocok dengan kepribadian bangsa ? Lagi pula Trias Politika tidak bertentangan dengan Pancasila.
Bahwa reformasi harus bertahap sayapun juga setuju. Barangkali demokrasi ekonomi, yang berarti pemerataan alat berproduksi dan jalur distribusi, bisa diprioritaskan bersama dengan reformasi diidang hukum . Namun Trias politika harus menjadi tujuan reformasi politik, budaya, dan ekonomi yang sebenarnya.
Reformasi yang agendanya sekedar menciptakan pemerintah yang bersih, sama saja dengan mencari Ratu Adil di jaman raja-raja. Ratu-ratu adil itulah yang akhirnya nanti menjadi tirani, sebab tak ada kontrol daulat hukum terhadap dirinya. Hampir setiap pemerintahan fasis di Jerman, Portugal, Birma, Argentina, Korea semuanya bermula dari ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan stabil. Apa yang kita butuhkan saat ini bukanlah Ratu adil tetapi sistim hukum yang adil. Di dalam sistim hukum yang adil, pemimpin maupun rakyat, pendeknya seluruh bangsa, akan dituntut untuk harus bersikap adil di dalam kehidupan bersama. Inilah baru bisa disebut reformasi namanya.
Tentu saja untuk setiap pembangunan, apalagi untuk reformasi pembangunan diperlukan stabilitas. Tetapi stabilitas itu tidak boleh hanya berdasarkan kekuatan lembaga eksekutif yang didukung oleh kekuatan ABRI, sebagaimana halnya pada jaman Orba. Melainkan stabilitas itu haruslah berdasarkan kekuatan daulat hukum, yang bersumber kepada Lembaga Pengadilan yang mandiri seperti yang sudah saya sebutkan diatas tadi. Maka dalam hal ini ABRI sebagai unsure dinamisator di dalam masyarakat harus mendukung Daulat Lembaga Pengadilan yang mandiri itu, ialah yang akan menjadi sumber dari daulat rakyat. Tetapi bila ABRI hanya akan mendukung lembaga eksekutif semata, maka itu berarti ABRI hanyalah pendukung Daulat Tuanku sebagaimana di jaman raja-raja yang feudal agraris yang abangan, yang ternyata juga masih dipraktekan di jaman Orla dan Orba.
Sudah jelas bahwa suksesi kekuasaan yang ditimbulkan oleh krisis kepercayaan dan kehormatan, tidak mesti punya nilai reformasi yang sebenarnya. Menurut pandangan saya reformasi yang tuntas dan bertahap-tahap haruslah satu reformasi budaya. Dari budaya feudal-agraris-abangan menjadi budaya modern yang kita cita-citakan bersama, yaitu budaya Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 yang bisa dioperasikan secara vertical dan horizontal.
Kita harus betul-betul waspada: jangan sampai mandeg dan mengulang-ngulang berlakunya budaya kekuasaan yang feudal-agraris-abangan, sebab budaya tersebut bersifat fasistis dan suka menjarah.
Fasistis artinya : memakai kekuasaan, yang mentah-mentah kekuasaan semata, untuk mencapai keinginan-keinginan politik. Sedangkan menjarah artinya, ya menjarah. Apa yang terjadi di bulan Mei 1898 ini contohnya, Maka, karena pemerintah menjarah kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat ; para cukong yang berkolusi dengan kekuasaan mengangsir dan menjarah Bank, serta juga menjarah ekonomi bangsa dengan melakukan penimbunan, monopoli dan oligopoly; para aparat keamanan menjarah keamanan dengan melakukan pungli, sistim Backing, terror, penculikan dan akhirnya pembunuhan; partai – partai politik menjarah individualitas warga Negara untuk dijadikan manusia massa; maka mencontoh para penguasa itu dengan melakukan penjarahan dipasar, took dan jalan raya.
Yah, sejarah kita dijaman raja-raja penuh dengan peristiwa tersebut diatas. Reformasi yang kita tuju harus mampu menghapus praktek-praktek dari penjarahan-penjarahan yang secara kategoris tersebut diatas.
Akhirnya sebagai penutup saya akan membacakan sajak saya di bawah ini :

Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia.
Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja.
Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan.
Amarah merajalela tanpa alamat.
Ketajutan muncul dari sampah kehidupan.
Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah.

O, Jaman Edan !
O. malam kelam pikiran insane !
Koyak- moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan.
Kitab undang-undang tergeletak di selokan.
Kepastian hidup terhunyung-hunyung dalam comberan.
O, tatawarna fatamorgana kekuasaan !
O, sihir berkilauan dari mahkota raja-raja!
Dari sejak jaman Ibrahim dan Musa Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dari keinginan para politisi, raja-raja, dan tentara.

O, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan!.
O, rasa putus asa yang terbentur sangkur!.
Berhentilah mencari Ratu Adil.
Hukum adil adalah bintang pedoman didalam prahara.

Bau anyir darah yang kini memenuhi udara.
Menjadi saksi yang akan berkata :
Apabila pemerintah sudah menjarah Daulat Rakyat,
Apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa,
Apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan,
Maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa,
Lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya.

Wahai, penguasa dunia yang fana !
Wahai, jiwa yang tertenung sihir tahta !
Apakah masih buta dan tuli di dalam hati ?
Apakah masih akan menipu diri sendir ?
Apabila saran akal sehat kamu remehkan berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kbukakan !

Cadar kabut duka cita menutup wajah ibu pertiwi.
Air mata mengalir dari sajakku ini.
Rendra
Cipayung Jaya,
19 Mei 1998.
2. Peranan kepemimpinan mahasiswa Indonesia.
Barangkali ini pengaruh sejarah, Bung Karno sebagai proklamator, justru bukan sebagai arsitek ilmunya, melainkan lebih terampil sebagai arsitek kemerdekaan bagsanya. Secara historis telah diletakkan keyakinan masyarakat bahwa mahasiswa dapat menjadi manager di masyarakat.
Lahirnya kelompok intelektual dalam agama Islam yang datang di abad ke 7 melahirkan kelompok baru dalam masyarakat Indonesia, ulama sebagai kelompok cendekiawan, ulama yang merupakan warosatul anbiya – pelanjut ajaran nabi dan rasul, kehadirannya ditengah masyarakat memiliki peran ganda : sebagai pedagang dan sebagai cendekiawan atau ulama. Karena memang dari jalur perniagaan inilah Islam masuk dan berkembang di Nusantara. Para niagawan, juga sebagai penyebar ajaran Islam. Oleh karena itu, dengan tumbuhnya pasar yang menggunakan nama hari Islam : Pasar Senin, Rabu, Kamis, Jum’at dan Pasar Ahad, lahir pula Pesantren sebagai lembaga pengkajian Islam.
Pensetaraan Pembangunan Pesantren dan Perguruan Tinggi dimasa pembangunan sekarang ini , pandangan penistaan terhadap pesantren yang kumuh , mulai hapus. Pembangunan Pesantren dengan Kampus Sekolah Tinggi Islam atau Universitas Islam, berjalan sejalan. Demikian pula staf pengajarnya, memiliki kesamaan gelar. Dari kedua garba pesantren dan kampus lahirlah kelompok intellektual, cendikiawan, atau ulama.
Hambatan yang bersifat diskriminatif seperti yang dialami pada masa nasakom, sekarang sudah ditiadakan, Alumni Madrasah Aliyah diberikan kesempatan pula untuk memasuki Perguruan Tinggi Negri atau swasta. Demikian pula alumni Perguruan Tinggi Islam, tidak mendapat hambatan seperti yang dialami pada masa Nasakom. Mengapa terjadi hambatan. Perlu menoleh sejenak sejarah pengisian decision maker pada masa Orde Lama.
Kepemimpinan produk perguruan tinggi sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga Juli 1955, Pra Pemilu pertama September 1955, terjadi enam belas pergantian kabinet. Dengan anggota kabinet sejumlah 146 Mentri. Pada saat yang sama DPR beranggotakan 243 anggota. Untuk pimpinan Direktorat terdapat 61 Dirjen.
Dari 146 mentri memiliki latar pendidikan :
68 persen – perguruan Tinggi
32 persen – Sekolah Mewnengah Atas
Yang mendapat pendidikan diluar negri 27 persen.
Dari 243 anggota DPR memiliki latar belakang pendidikan :
27 persen – Perguruan Tinggi
63 persen – Sekolah Menengah Atas
10 persen – Pendidikan rendah.
Yang mendapat pendidikan luar negri 7 persen.
Dari 61 Direktur Jendral, berlatar pendidikan :
87 persen – Perguruan Tinggi
13 persen – Sekolah Menengah Atas
Yang mendapat pendidikan luar negri 50 persen.
Persentase diatas, terbaca alumni perguruan tinggi mendapat tempat pada lapisan atas, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apalagi posisi terbesar yang ditempati oleh alumni perguruan tinggi adalah posisi Dirjen.
Dari data dan yraian diatas nampak jelas bahwa peran mahasiswa sangat berpengaruh pada kemajuan bangsanya melalui pemikiran – pemikiran dan inovasi yang cerdas yang dimilikinya sebagai tanggung jawab moral terhadap negaranya.
3. Gerakan Mahasiswa dalam masa transisi.
Masa transisi pasca Soeharto adalah masa-masa yang membingungkan. Bahkan istilah pasca-Soeharto pun masih dapat kita perdebatkan panjang lebar. Satu hal jelas terjadi dihadapan kita, Soeharto turun tahta dengan sepihak untuk kemudian mengangkat anak didik menjadi presiden baru tanpa mekanisme sidang Istimewa MPR/DPR yang akan meminta pertanggung jawaban Soeharto selama bertahta 32 tahun dinegeri ini. Sementara itu dilain pihak, ABRI bersikap mendukung pemerintahan baru B.J. Habibie dan MPR/DPR bersikap menerima dengan argumentasi inilah hasil maksimal yang dapat dicapai.
Bahwa saluran-asaluran aspirasi rakyat mulai terbuka dihadapan kita, ini juga hal yang nyata terjadi dihadapan mata. Bahwa pemerintah siap merevisi sejumlaj UU Politik, UU kebebasan Pers, UU anti Subversif, UU buruh & Ketenagakerjaan, Pembebasan Tapol dan Napol adalah peluang yang dapat kita manfaatkan dengan tanpa kehilangan kewaspadaan .
Konsolidasi Internal Kampus jangan pernah dilupakan bahwa agenda demokrasi dan reformasi total yang kita kibarkan selama ini adalah juga mencakup diri kita sendiri. Bahwa mahasiswa Indonesia selama ini terpasung dan terasing dari masyarakat adalah fakta yang tak dapat kita bantah dan bahwa kebebasan akademik dan otonomi mahasiswa adalah fatamogana yangberusaha kita wujudkan adalah nyata telah kita alami bersama.
Sampai munculnya krisis moneter melanda Indonesia, maka seiring dengan itu mahasiswa mulai melupakan agenda internal kampus dan mengkonsolidasikan diri memasuki kancah nasional. Kondisi ini bisa dikatakan memang merupakan karakter dari gerakan Mahasiswa Indonesia, jeritan rakyat kecil dan determinasi moral serta hati nurani telah mendorong mahasiswa untuk bergerak dan terus bergerak, tak mengenal kata mundur.
Tapi apabila kita pahami secara wajar, konsolidasi massa besar-besaran yang mewarnai aksi-aksi mahasiswa pra jatuhnya Soeharto, sebenarnya adalah sesuatu yang prematur, dalam arti kata merupakan spontanitas dan lahir dari kebencian sekaligus juga merupakan tuntutan nurani yang tak bisa dilawan. Terbukti setelah pengerahan massa mahasiswa, atau secara umum peran sentral mahasiswa Indonesia kembali menyurut.
4. Tantangan Abad 21.
Mari kita melihat ke depan, era globalisasi menanti kita. Indonesia dia ambang jurang kehancuran karena kalah bersaing dengan negara tetangga dengan akibat fatal, Indonesia kembali menjadi bangsa terjajah oleh asing. Perlu ada orang yang mau untuk menjembatani dalam masa transisi ini agar bangsa kita lepas dari krisis yang berkepanjangan ini. Atau kita akan bersikap pasif saja, meminta dan menunggu usaha pemerintah ataupun usaha kelompok penyeimbang negeri ini. Kita perlu kilas balik kembali apakah gerakan moral mahasiswa itu hanya terbatas menghancurkan rezim yang korup, bersikap menggugat dan menuntut. Bukankah moralitas juga mengajarkan untuk membangun kembali, menyusun kembali. Dan bukankah reformasi adalah berarti “ menyususn kembali “ ? Dalam artian menyususn kembali tatanan sosial kemasyarakatan bangsa ini dalam arah yang benar setelah sekian lama diselewengkan dan diperkosa oleh penguasa.
Kita tegaskan lagi ada dua hal pokok gerakan mahasiswa, kontrol sosial terhadap penguasa dan jangan lupa peran mahasiswa menyadarkan dan mendidik masyarakat Indonesia agar tidak buta politik dan mau dibidoh-bodohi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kita mulai perbaiki lagi sistem internal kampus kita, mulai
dari segi profesionalitas, segi pendidikan politik, segi pengakaran budaya demokrasi dalam kampus, dan banyak hal lain lagi.
Kalau kita memang konsisten dengan komitmen moral kita, maka kita juga harus mulai memikirkan langkah-langkah nyata usaha pemberdayaan masyarakat dan pengakaran budaya demokrasi di tengah rakyat. Banyak media yang dapat kita gunakan , media massa, radio, televisi, kerjasama LSM, kerjasama dengan pers, dan lain-lain. Kita mulai bangun itu dalam kerangka strategi pemberdayaan bangsa memasuki era globalisasi.
Perjalanan masih panjang, perjuangan adalah jalan tak ada ujung. Tak pernah ada kata akhir dalam perjuangan. Asal kita tetap yakin dan konsisten dengan komitmen moral, bahwa kita hidup untuk berjuang dan bukan ingin sekedar memperjuangkan hidup.
5. Gerakan Tanam Singkong.
Sebuah himbauan gegabah yang perlu dipikirkan dan dilakukan.
Gerakan reformasi yang sedang terjadi telah menyebabkan perubahan besar pada kehidupan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Suatu hal yang sangat mewah dan berbahaya pada jaman orde baru. Sementara itu, krisis moneter dan ekonomi yang melandasi gerakan ini seakan “terlupakan” untuk sejenak. Hampir semua “ orang penting’ atau yang menganggap dirinya penting. Saat ini lebih mencurahkan pikiran dan tenaganya pada hal-hal yang berbau politik harus cepat dilakukan, juga dibidang-bidang lain, seperti hukum, sosial, budaya dan sebagainya. Selayaknyalah perbaikan-perbaikan ini suatu terjemahan bebas dan sederhana dari kata “ reformasi” dilakukan oleh orang-orang terpercaya dan berkemampuan di bidangnya, secara serius dan dengan pertimbangan kemaslahatan bersama. Akan tetapi, perbaikan sektor ekonomi-pun jangan “terkesan” dilupakan. Bukankah rakyat sebenarnya tidak begitu peduli dengan segala macam manuver politik atau apapun namanya, selama kebutuhan perut tercukupi ? jangan lupa, cadangan pangan dan devisa negara ini sangat terbatas dan terus berkurang. Semantara “bantuan” dari luar belum tentu kapan datangnya. Dengan pertimbangan ini, rupanya kita harus lekas siap-siap untuk menghadapi krisis, kekurangan pangan dan obat-obatan.
Apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan ini ? Menyadari bahwa tidak begitu banyak “ orang penting’ yang peduli pada masalah ini, dan boleh jadi masa kekurangan yang kita takutkan akan terjadi pada masa yang tidak terlalu lama, maka kita, secara pribadi dan bagian dari bangsa Indonesia, harus dapat melakukan sesuatu, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Suatu gerakan mandiri harus kita lakukan.
Usaha sederhana dan mudah seperti menanam lahan kosong atau tidak terlalu produktif, semacam halaman rumah, tanah kosong disamping parit atau sepanjang jalan , dengan tanaman yang dapat dimakan atau yang dapat dijadikan obat-obatan tradisional harus dilakukan dengan segera. Usaha memelihara ikan yang dapat dikonsumsi di tempat-tempat yang sering kita lupakan, semisal sumur atau drum-drum bekas tentulah dapat dilakukan agar kebutuhan protein terpenuhi.
Mungkin akan ada “tanggapan” apakah segawat itu keadaan yang akan kita hadapi, sampai kita harus bercocok tanam di halaman atau lahan kosong, sekecil apapun lahan yang tersedia ?
Ya, kita harus bersiap-siap, bukanlah ada pepatah lama yang berbunyi “ sedia payung sebelum hujan”? maka “gerakan tanam singkong” atau apapun namanya, harus ada kita lakukan dengan kesadaran lebih baik bersiap dari pada menyesal.
Gerakan tanam singkong yang kita lakukan tentunya memerlukan pemahaman teknologi pertanian yang tepat, sehingga dapat dipilih jenis tanaman dan pola perlakuan yang tepat dan mudah sehingga hasil yang kita dapatkan berkualitas dan dapat dipanen dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kita juga memerlukan sumbangan pemikiran yang jitu dari para pakar atau praktisi pertanian.
Saat inilah, kita harus bergerak bersama-sama, berusaha memenuhi kebutuhan sendiri tanpa harus mengemis, tanpa menunggu tangan “ajaib” mereka.
TETAP MAJU
( TIDAK ADA WAKTU LAGI UNTUK BERSANTAI ).

Perekonomian Indonesia semakin memburuk.
Harga-harga tetap bertahan di tingkat yang tinggi.
Daya beli masyarakat turun dengan tajam.
Nilai tukar rupiah terus di ombang-ambing.
Persediaan beras semakin menipis.
Jumlah pengangguran meningkat tajam.
Pertumbuhan ekonomi minus belasan persen.

Sebagai sebuah bangsa dan negara, mampukah kita bertahan ?

Jawabannya sudah jelas : mampu !!!.
Asalkan kita mau bekerja keras siang dan malam.
Asalkan kita bersedia hidup sederhana.
Asalkan kita rela meninggalkan kebiasaan hidup enak dan santai.
Asalkan kita memiliki tekad dan semangat untuk bekerja keras demi bangsa dan negara.

Majulah terus Indonesia !!!!!
6. Bersatu hati menuntut reformasi.
Tragedi 27 juli 1996 lalu telah merenggut korban nyawa melayang dan luka-luka yang tidak sedikit, kembali menggedor kesadaran kolektif kita sebagai bangsa, bahwa ada yang salah di negeri ini. Bermula dari campur tangan rezim Orba yang berlebih-lebihan dalam masalah intern Partai Demokrasi Indonesia dengan merekayasa Kongres Luar Biasa untuk menggusur kepemimpinan PDI yang sah di bawah Megawati Soekarnoputri yang mendapat dukungan luas dari arus bawah. Tak puas dengan itu, Rezim otoriter Orba kembali memaksakan kehendaknya secara brutal dengan mengerahkan ratusan aparat militer yang bersenjata lengkap untuk menyerbu kantor DPP-PDI yang dijaga oleh satgas PDI Pro-Megawati. Buntut dari penyerbuan yang tak kenal malu oleh aparat represif negara itu adalah meletusnya tragedi paling berdarah semenjak Rezim Orba berkuasa. Ujungnya, rakyat yang telah menjadi korban kekerasan politik selama lebih dari 30 tahun, dituding sebagai dalang dari kerusuhan yang merebak menyusul upaya penyerbuan oleh aparat militer.
Kini, hampir 12 tahun setelah peristiwa itu berlalu, apakah kekerasan yang dilakukan oleh Rezim Orba kepada rakyat telah berkurang ? ternyata tidak. Pasca tragedi 27 Juli 1996 dan menjelang pemilu 1997 yang penuh dengan kecurangan, secara beruntun merebak kerusuhan di beberapa daerah yang di picu oleh ketidakpuasan rakayat atas situasi yang menghimpitnya. Tidak adanya saluran penyampaian aspirasi rakyat yang efektif membuat rakyat di lapisan bawah semakin frustasi.
7. Rapatkan barisan , raih kemenangan kita.
Kekuatan baru telah muncul dan memasuki dunia kita, telah menjadi kekuatan yang mengagumkan dan mematikan setiap lawan yang ada di depan mata kita. Dalam sesaat, kekuatan yang dulu selalu dilemahkan dan dipandang sebelah mata itu, kini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memperjuangkan semua kepentingan yang selama ini selalu dirampas dengan berbagai alasan. Kesadaran akan hak dan kewajiban telah mengalahkan tirani yang begitu kuat mencengkram setiap keinginan, dengan hanya berkata “ berbeda” dengan penguasa.Kinilah saatnya, setiap rakyat mengambil kembali apa yang menjadi hak-nya. Tukang becak tidak perlu lagi dikejar-kejar keamanan, Pedagang kaki lima, jangan lagi mau membayar pungli-pungli yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, Bahkan para pejabatpun tidak perlu lagi takut untuk berbuat jujur dan adil serta mengharamkan nepotisme, kolusi dan korupsi.
Percayalah bahwa apa yang telah kita lakukan dalam sistem negara kita selama ini “ kurang Baik “. Ketidak baikan itu telah menjadikan bangsa kita jauh tertinggal. Orang boleh berkata bahwa kita telah maju, tetapi seandainya kita lebih tahu lagi apa yang kita perbuat dengan lebih benar dan mementingkan kepentingan rakyat, maka jawabannya kita akan lebih maju dari sekarang ini.
Negara kita memang kaya, tetapi tentu belum makmur. Kemakmuran sebuah negara tentunya hanya tergantung terhadap kemakmuran setiap orang dalam negara itu. Maka jangan dikatakan

makmur kalau rakyat makin miskin bertambah banyak, dan tanah- tanah yang milik orang kecil masih digusur untuk kepentingan tertentu yang jauh lebih kecil.
Kekuatan atu adalah kekuatan kesadaran akan mengorganisasi dan menyatukan langkah dengan kawan-kawan seperjuangan. Reformasi belum berhenti, sampai semua kemenangan ada di tangan rakyat. Kita masih boleh protes dan belum boleh berhenti selama setiap bentuk ketidak adilan dan kesewenangan masih ada di depan mata kita. Setiap bentuk ketidak adilan harus diselesaikan bersama antara buruh, Pegawai Negri, ABRI, Petani, Pelajar, Pedagang, Mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat adalah setiap kekuatan yang harus bergabung untuk menumbangkannya. Semua, harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Perjuangan belum lagi usai. Rapatkan barisan, tetap bersatu untuk kemenangan rakyat.

8. Menuju Indonesia Baru
Dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan pada masa reformasi dimana Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gambaran mengenai pembaharuan institusi yang intinya adalah :
1. Keniscayaan terhadap pembangunan dan pembaruan institusi dalam kehidupan bangsa bukan hanya didorong oleh gelombang reformasi dewasa ini, tetapi memang kita sadar bahwa memasuki era globalisasi abad 21 mendatang ( dengan segala relitas dan tantangannya) harus dilakukan berbagai perubahan mendasar, baik secara struktural maupun kultural.

.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: