Mengayuh Negeri Dengan Cinta


BUKU MENGAYUH NEGERI DENGAN CINTA

KANG DEDI MULYADI ( BUPATI PURWAKARTA & SEKJEN GOLKAR JAWA BARAT )

Adalah sebuah buku yang berisikan bagaimana mengelola negeri ( Purwakarta ) dimana tidak seperti mengurusi benda mati yang diam, tidak juga seperti mengurusi tumbuhan dan hewan.Negeri, Disamping harus menunjukan kemajuan pertumbuhan ( seperti tumbuhan yang menghasilkan buah-buah segar), juga harus sanggup terus menerus melaju mengikuti perkembangan zaman yang berubah secara kompleks.

Buku ini merupakan refleksi seorang bupati muda ( 38 Tahun ) ditengah-tengah kesibukannya mengurusi negeri dan sekarang menjadi Sekretaris Jendral Golongan Karya Jawa Barat untuk membagi bagaimana gagasan-gagasan yang cemerlang dalam mengurusi negeri.

Info lengkap hubungi : Dody Iskandar
Tlp : 022-76697476

Iklan

JURNALISME RADIO


PENGENALAN RADIO DAN FUNGSINYA.

Radio memiliki sejumlah fungsi, seperti mentransmisikan pesan, memdidik,membujuk, dan menghibur. Dalam penyampaian pesannya, radio bisa mengambil model komunikasi apa saja. Entah itu model satu arah, mapun dua arah. Model satu arah, maupun dua arah. Model satu arah mengasumsikan radio sebagai komunikator tunggal yang menyampaikan pesan pada khalayak pasif. Sedangkan model dua arah memosisikan radio sebagai komunikator yang melakukan intelektual timbal nalik dengan khalayak aktif. Kecenderungannya memang kini lebih banyak acara-acara interaktif di radio. Dengan Slogan “sahabat Bagi Siapa Saja”, agak sulit jika radio bertahan dengan model komunikasi klasik yang bersifat linear satu arah. Radio semacam itu akan ditinggalkan oleh para pendengar yang merasa tidak terlibat dalam program yang diudarakan.
Radio tergolong sebagai media elektronik sebagaimana media komunikasi massa lainnya radio memiliki kekhasan tersendiri.

Kekuatan Radio :

1. Radio dapat membidik khalayak yang spesifik. Artinya, Radio memiliki kemampuan untuk berfokus pada kelompok demografis yang dikehendakinya, selain itu untuk mengubah atau mempertajam segmen atau ceruk sasaran yang dituju, radio jauh lebih fleksibel dibandingkan media komunikasi massa lainnya.
2. Radio bbersifat mobile dan portable. Orang bisa menjinjing radio kemana saja. Sumber energinya kecil dan sama portablenya. Radio bisa menyatu dengan alat fungsi alat penunjang kehidupan lainnya mulai dari senter, mobil, hanphone.
3. Radio bersifat intrusif, memiliki daya tembus yang tinggi. Sulit sekali menghindar dari siaran radio, begitu radio dinyalakan, radio bisa menembus ruang-ruang dimana media lain tidak bisa masuk, misalnya dalam mobil. Walaupun kini televisi menjadi acesoris tambahan tetap radio tak terpisahkan.
4. Radio bersifat flexible, dalam arti dapat menciptakan program dengan cepat dan sederhana, dapat mengirim pesan dengan segera, dan secepat membuat perubahan.
5. Radio itu sederhana: sederhana mengoperasikannya, sederhana mengelolanya dan sederhana isinya.

Kelemahan Radio :

1. Satu-satunya yang diandalkan oleh radio adalah bunyi. Radio tidak dilengkapi dengan kemampuan menyampaikan berita melalui gambar.
2. Radio hanya menyampaikan pesan satu arah, sekilas dan tidak dapat ditarik lagi begitu diudarakan.Oleh karena itu menyampaikan pesan melalui radio tidak bisa main-main.
3. Mendengarkan radio itu rentan pendengaran. Radio hanya berurusan dengan satu indra saja:pendengaran. Begitu pendengaran terganggu, maka tidak ada lagi cerita radio dalam kehidupan seseorang. Orang kerap mendengarkan radio

Daya serap Informasi Radio.

– 7% bersumber dari ekspresi verbal,
– 38% berasal dari faktor audio
– 55% berasal dari ekspresi wajah.

Radio adalah media yang menyampaikan pesan menggunakan sarana audio. Maka keterserapan informasi atau kemampuan pendengar memaknai radio tidak lebih dari 38% saja!

Lembaga dan regulasi radio.

Undang – undang penyiaran No. 32 / 2002 yang berlaku di Indonesia memerinci jenis-jenis lembaga penyiaran sebagai berikut :

1. Lembaga penyiaran publik, yaitu lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan tugasnya adalah memberi pelayanan publik yang terkait penyiaran ( pasal 14 ) contohnya RRI dan TVRI.
2. Lembaga penyiaran swasta, yaitu lembaga penyiaran berbrntuk badan hukum bersifat komersial tujuannya adalah menyelenggarakan jasa penyiaran ( pasal 16 ) atau dengan kata lain mengekpoitasi peluang ekonomi lembaga penyiaran. Sebagian besar radio dan TV yang kita kenal sekarang ini adalah lembaga penyiaran swasta.
3. Lembaga penyiaran komunitas, yaitu lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar rendah, jangkauan wilayah cakupannya kecil dan tujuannya adalah melayani komunitas ( pasal 21 ) contohnya radio komunitas kampus, komunitas petani dan TV-TV lokal.
4. Lembaga penyiaran berlangganan, yaitu lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan bermacam-macam ada yang melalui satelit, TV kabel, jaringan terestrial contohnya TV kabel yang banyak beroperasi di Indonesia.

Jurnalisme radio dipraktikan oleh RRI sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. RRI mengemban fungsi yang sangat strategis. RRI menjadi bagian dari pendidikan massa dan pemersatu bangsa disamping menghibur masyarakat.

PILAR NUSANTARA


PILAR NUSANTARA

ARTI LAMBANG
Lambang Pulau
Pulau – pulau yang tersebar dari Sumatera sampai Irian jaya adalah pulau yang menjadi wilayah negara Indonesia yang bernaung dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5 ( Lima ) orang menyangga pulau- pulau.
Melambangkan 5 sila Pancasila yang diwakili oleh sosok manusia yang berjumlah 5 orang dan melambangkan bahwa 5 pemikiran lebih baik dari 1 pemikiran dalam arti kata pemikiran banyak orang akan membuahkan solusi yang lebih baik daripada pemikiran satu orang.

Warna Merah Putih
Melambangkan warna bendera Indonesia dan menegaskan bahwa PINUS ingin menjadi bagian dari kemajuan Indonesia melalui program yang dijalankan oleh PINUS.
Pita Biru
Melambangkan bahwa Indonesia mempunyai biru laut yang luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang membatasi antara satu pulau dengan pulau yang lain.

ARTI KESELURUHAN
PIlar NUSantara adalah lembaga swadaya masyarakat yang bersatu dan mempersatukan sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berjiwa Merah Putih dengan tujuan mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PROGRAM GARAPAN
Garapan yang akan dilakukan oleh PIlar NUSantara diantaranya :
1. Bidang Pendidikan
Pinus akan melakukan pengembangan bidang pendidikan melalui cara membantu sekolah – sekolah yang memerlukan bantuan buku pelajaran dengan menggandeng instansi yang terkait dengan pendidikan dan dunia penerbitan yang menerbitkan buku pelajaran untuk dapat bersinergi dalam rangka mencerdaskan bangsa.

2. Bidang survey.
Pinus akan membentuk lembaga survey yang nantinya akan membantu lembaga manapun yang memerlukan bantuan untuk survey melalui penyediaan SDM yang dapat diandalkan dalam pengumpulan data guna penyelesaian suatu program yang diberikan pada PIlar NUSantara.

3. Pelatihan- pelatihan
Pinus akan melakukan program pelatihan bagi kaum muda agar dapat produktif dan menghasilkan suatu karya yang dapat dibanggakan seperti :
a. Pelatihan tulis menulis untuk menjadi wartawan
b. Pelatihan pemanfaatan limbah / barang bekas untuk dibuat menjadi produk yang bermutu dan berdaya guna.
c. Pelatihan kewirausahaan bagi wirasasta muda yang akan dibantu oleh mitra usaha yang sudah mapan agar dapat meneruskan usaha yang telah dijalani bagi pengusaha muda / para pemula .

4. Mengadakan seminar dan workshop
Pinus akan mengadakan seminar / workshop bagi perkembangan dunia pendidikan melalui lembaga yang berkompeten dengan dunia pendidikan agar seminar dan workshop dapat menghasilkan SDM yang unggul dimana dalam pelaksanaannya sebagai event organizer bekerja sama dengan penerbit yang mempunyai dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan.

5. Mengadakan kerjasama
Sebagai Lembaga Swadaya yang berbasis Masyarakat, PIlar NUSantara akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan lembaga lain yang terkait dalam penggalangan dana bagi kemajuan masyarakat baik dalam pendidikan maupun dalam peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan sekitarnya serta pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan lembaga lain yang berkompeten dan mempunyai visi dan sama dengan PIlar NUSantara.

PIlar NUSantara selalu berupaya untuk dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar semua sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan dari luar dan mempunyai nilai jual yang tinggi dimana pada akhirnya akan mengangkat harkat derajat Indonesia dan semua itu akan dibangun oleh PIlar NUSantara melalui peningkatan mutu sdm melalui pelatihan yang berhasil guna dan tepat guna.

KESEKRETARIATAN
Adapun kesekretariatan PIlar NUSantara adalah :
Alamat : Jl. Saledri No. 40

Kota : Bandung
F. SUSUNAN PENGURUS
Pilar Nusantara mempunyai susunan pengurus :

Pengurus Inti PIlar NUSantara :
Ketua Umum : Dody Iskndar,SH
Ketua Harian : Dadan Karmawan,SH
Sekretaris : Benny Kurniawan
Bendahara : Denden

Komisi – Komisi Pilar NUSantara :
– Hukum dan Ham : Dadang Yudi,SH
– Diklat : De Iman,S.Pd
– Dana & Usaha : Hendar
– Kaderisasi & Pemuda : Ridwan Hamidi,SH
– Pengembangan : Suhendi,SH
– Promosi & Kerjasama : Ediwan
Edwandi

STRUKTUR ORGANISASI PILAR NUSANTARA

Demikian struktur ini dibuat agar semua pihak dapat mengetahui bagaimana keorganisasian yang ada dalam PIlar NUSantara dan semua pihak dapat membantu pengembangan mutu pendidikan di Indonesia agar Indonesia menjadi Negara yang mempunyai nilai jual di mata Internasional.

CERITA DEMONSTRASI


SUARA RAKYAT, SUARA TUHAN .

B AB I
A. Latar belakang
Pada Tahun 2009 nanti bangsa Indonesia akan kembali memilih Presiden dan Wakilnya yang akan menentukan nasib rakyat Indonesia kedepan. Dalam setiap menghadapi Pilpres dan Cawapres selalu dibarengi dengan munculnya calon legislatif yang duduk di DPRD,DPR-RI dan MPR di mana semua berlomba untuk mencari simpati rakyat dengan beraneka ragam cara dan siasat agar rakyat dapat mempercayai mereka sebagai wakilnya.
Dalam rangka persiapan menuju pilpres dan cawapres 2009 nanti tahun ini adalah tahun di mana demokrasi Indonesia mulai diuji dengan banyaknya partai sehingga rakyat semakin bingung karena harus memilih mana, memilih siapa dan apa visi misi mereka yang akan duduk di pemerintahan yang notabene menjadi “wakil Rakyat”.
Dalam era demokrasi sekarang di Indonesia adalah titik awal dalam penyeleksian partai kedepan di mana hukum alam akan berlaku yang nantinya partai yang banyak itu akan berkoalisi dan akhirnya akan mengerucut menjadi partai besar.
Kesamaan misi partai sekarang ini dapat kita kelompokan dalam 3 misi besar yaitu :

1. Pendidikan.
Pendidikan masih menjadi isu sentral semua partai karena memang di Indonesia pendidikan masih menjadi kelinci percobaan di mana sering sekali berganti kurikulum seiring dengan bergantinya mentri di mana kita bisa lihat kurikulum yang telah ada di Indonesia adalah kurikulum 1984, kurikulum 1989, kurikulum nuansa berbasis kompetnsi (NKBK), kurikulum 2004 ( kurikulum berbasis kompetensi), dan yang terakhir kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan kurikulum berkompetensi.
Pendidikan menjadi isu sentral karena memang belum meratanya pengetahuan dan pelayanan pendidikan di Indonesia ditambah lagi dengan otonomi daerah sehingga masing-masing daerah mempunyai hak mengatur sistem pendidikan dan alokasi dana yang tersedia sehingga untuk pelayanan peningkatan mutu pendidik di luar Pulau Jawa masih sangat kurang dalam informasi pendidikan terbaru.
Alokasi dana APBN yang menetapkan anggaran pendidikan 20 % saat ini memang menjadi isu sentral bagi partai untuk beramai-ramai mengusung pendidikan sebagai misi partai bagi kemajuan Indonesia.

2. Kesehatan.
Kesehatan adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia karena itu partai sekarang mengusung kesehatan menjadi sasaran apabila mereka nanti duduk sebagai anggota legislatif. Kendala kesehatan yang sekarang ini terjadi adalah tingkat perekonomian masyarakat yang secara nasional tidak merata sehingga munculah sekarang yang namanya gizi buruk dan kekurangan makanan yang menyebabkan sering terjadi wabah penyakit di suatu daerah tanpa penanganan serius dari lembaga terkait di daerahnya dikarenakan otonomi daerah sehingga tidak ada keseragaman program dalam bidang kesehatan secara nasional.

3. Lingkungan Hidup.
Lingkungan hidup disini adalah alam sekitar kita yang ada di Indonesia diantaranya hutan, laut, sumber daya alam masih menjadi isu agar terpelihara demi kelangsungan anak cucu kita dimasa yang akan datang. Hal ini menjadi bahan bagi para partai untuk mengusung agar terpeliharanya kembali hutan Indonesia yang indah, persediaan gas bumi yang cukup dan polusi harus bisa dikurangi adalah program yang efektif di mana data sekarang adalah di Indonesia luas hutan semakin berkurang, polusi yang semakin meningkat dan sumberdaya alam yang semakin menipis menjadi dasar pemikiran untuk para wakil rakyat kita mencari solusi untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia.

4. Ekonomi.
Indonesia saat ini dalam keadaan krisis ekonomi di mana akibat rusaknya pasar Amerika sangat berdampak global pada perekonomian Indonesia. Hal ini harus dapat disiasati oleh para ekonom negeri ini untuk mencari jalan bagaimana menstabilkan ekonomi yang saat ini terasa berat dengan beragam harga kebutuhan pokok rakyat naik terus dan terus sehingga rakyat yang sudah susuah akan menjadi susah . Hal ini menjadi isu sentral juga dalam kampanye sekarang ini di mana banyak partai yang menjanjikan peningkatan ekonomi dalam segala bidang tetapi kita belum dapat melihat hasilnya pemikiran mereka dari tahun ke tahun.
B. Ruang lingkup penulisan.
Surat adalah tulisan tangan yang dituangkan dalam kertas baik secara tulis tangan maupun dengan pengetikan mesin tik dan komputer yang isinya bermacam-macam diantaranya rasa gembira, rasa sedih, rasa sakit dan rasa kekecewaan di mana surat menyurat bisaanya sudah sering dilakukan oleh manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain sehingga tergambar dalam surat itu perasaan si penulis surat.
Bisaanya, surat ditulis dari orang tua untuk anaknya , anak untuk orang tuanya, untuk yang sedang mangalami masa pacaran yaitu surat antar kekasih dan dalam surat yang ada dalam bahasan kita kali ini adalah surat untuk wakil rakyat yang berisikan jeritan, umpatan, kritikan yang pedas yang diperoleh oleh penulis dengan pengumpulan data-data dari lapangan.
Sasaran dari penulisan buku ini adalah ingin menjelaskan sekaligus mengingatkan pada para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen agar selalu senantiasa ingat akan rakyat dan penderitaan rakyat yang suaranya diminta saat pencoblosan di pemilu dengan harapan dapat terwakili usulan rakyat melalui wakilnya di parlemen.
Tulisan ini juga sebagai pengingat bagi rakyat Indonesia untuk dapat memilih secara benar para wakil rakyat agar suara yang kita tuangkan lewat pencoblosan pemilu tidak sia-sia dan mudah-mudahan para wakil kita adalah para wakil yang dapat memegang amanah sehingga ketika mereka menjabat betul-betul dapat merealisasikan apa yang rakyat kehendaki dan mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka promosikan pada masa kampanye sebelum mereka ( wakil rakyat ) terpilih sebagai anggota parlemen.
Sekarang ini, adalah fakta, terjadi kesenjangan sosial yang cukup lebar pemisahannya, dan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh anggota dewan dalam mengemban tugasnya di dewan sehingga kita harus ingatkan para dewan yang terhormat seperti petikan lagu “ wakil rakyat “ Iwan fals di mana saudara ( wakil rakyat) dipilih bukan dilotre walau kami tak kenal siapa saudara, jangan hanya tidur waktu sidang soal rakyat, jangan hanya setuju dengan apa yang disidangkan apabila tidak sesuai dengan hati nurani.
Dalam membicarakan surat untuk wakil rakyat 2009 ini saya mengajak semua pihak, termasuk pemerintah , melakukan dialog dengan mempergunakan demokrasi Pancasila sebagai medianya dalam membicarakan itu, harus dihindari emosi dan sikap menang sendiri, apalagi saling sangka dan menjadi jurang yang menganga antara rakyat dan pemerintah yang telah rakyat titipkan wakilnya di pemerintahan mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional.
BAB II
A. Gerakan Mahasiswa
Memahami kondisi politik dalam negri semanjak revolusi gerakan 30 September (gestapo) 1965, gagal. Pembangunan di Indonesia memasuki babak baru, yaitu babak orde baru. Babak baru ini juga merupakan revolusi yang gagal. Arah pembangunan dan pola kepemimpinan Presiden Soekarno diubah kearah pola kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam segala bidang.
Memahami kondisi politik dalam negri, adalah dengan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat ada 7 isu dasar yang kalau tidak dipahami secara bijak akan menjadi pemicu konflik dimasa datang di mana ketujuh isu tersebut diantaranya :
1. Demokrasi dan keterbukaan.
Sampai sejauh ini belum ada persepsi yang sama mengenai konsep demokrasi dan keterbukaan, rekonsiliasi dan pembebasan cekal oleh pemerintah, petisi 50, yang sering disebut oleh para pengamat politik sebagai kaum oposisi. Terlepas dari pro dan kontra demokrasi dan keterbukaa, perlu ada suatu persepsi yang sama agar satu sumber konflik ini dapat terselesaikan dengan bijaksana dan adil. Persepsi yang sama tentang demokrasi, harus tetap berpegang pada UUD 1945. Bahwa anggota DPR/MPR itu semuanya harus dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum ( Pemilu), bukan ditunjuk atau mandat langsung. Kemudian hak-hak dan kewajiban lembaga tertinggi ( MPR) dan lima lembaga tinggi lainnya harus segera diakhiri.
Ketidak sadaran untuk mengakhiri dominasi kekuasaan eksekutif ( Presiden), akan berakibat hilangnya kepercayaan rakyat pada pucuk pimpinan yang berakibat pada konflik ketidak percayaan rakyat pada parlemen / wakil rakyat dibawahnya.
Antisipasi yang dapat dilakukan menyelesaikan sumber konflik ini, bukan dengan cara meredam dan menekan dengan kekerasan. Tapi bisa dilakukan secara arif yaitu mengembalikan fungsi dan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara yang sesuai dengan UUD 1945. Seimbang antara hak dan kewajibannya , begitu juga keterbukaannya, pemerintah tidak boleh hanya puas dengan keadaan ang sudah dilakukan sekarang ini. Keterbukaan yang dihembuskan baru sampai pada taraf lips service belaka.
2. Kesenjangan sosial dan kepincangan ekonomi.
Pembangunan memang tidak pernah rata dan adil ditiap daerah sehingga apa yang terjadi adalah kesenjangan tingkat sosial masyarakat yang berdampak pada pincangnya pilar ekonomi. Sistem ekonomi yang terjadi tiap daerah berbeda apalagi setelah otonomi daerah dihembuskan mengakibatkan perbedaan taraf hidup diantara daerah menjadi perbedaan yang mencolok.
Kepincangan ekonomi ini membawa dampak yang lebih jauh adalah kesenjangan sosial. Karena pertumbuhan ekonomi yang mengesampingkan pemerataan pembangunan ekonomi pada seluruh rakyat, menyebabkan semakin jauhnya pemerataan ekonomi.
3. Hak Asasi Manusia.
Hak asasi manusia sebagai isu dasar yang sampai saat ini masih dipergunjingkan. Pihak negara lain masih berkepentingan dalam menekan Indonesia, bahkan dalam rangka bargain politik mereka di dunia internasional. Seperti Amerika Serikat , Australia dan Portugal ( tentang Timor-timur).Isu hak asasi manusia ini adalah makanan empuk bagi politikus dalam negeri dalam mengalahkan musuh-musuh politiknya dalam pemenangan sebuah pemilihan umum.
4. Sara ( Suku, Agama. Ras dan Antar golongan )
Isu laten yang masih harus dipertimbangkan dalam negara Indonesia ini adalah unsur yang terakhir yaitu antar golongan terutama dengan etnis China yang menominasi ekonomi walaupun secara kelompok mereka kecil tetapi nampak menonjol.
5. Hubungan Pusat dan Daerah.
Hubungan pusat dan daerah tidaklah terlalu harmonis sekarang ini apalagi setelah adanya otonomi maka semakin terlihat adanya raja-raja kecil antara satu daerah dan daerah lain yang diakibatkan karena kepala daerah bukan lagi ditunjuk dari pemerintah melainkan melalui mekanisme pemilihan umum langsung di tiap daerah masing-masing.
6. Dikotomi Sipil – Militer.
Di Indonesia sampai saat ini masih adanya pembagian peta kekuasaan sipil – militer yang diperkuat dengan tindak-tanduk militer ( ABRI ) di Indonesia. Militer masih menganggap dirinya adalah superior baik dalam tugas sosial politik maupun keamanan.
Contoh-contoh yang masih kita ingat diantaranya peristiwa berdarah Waduk Nipah Madura, Marsinah di Jawa Timur, Haur koneng di Jawa Barat, Tanjung Priok, ini merupakan salah satu contoh bahwa masih begitu kuatnya peran militer dalam hal pengambila alihan masalah dengan melakukan penekanan melalui kekerasan terhadap rakyat sipil.
7. Keadilan.
Sebagai warga masyarakat adalah suatu kewajaran apabila merasakan keadilan seperti dalam butir ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus – kasus tanah, penggusuran, penculikan, pembunuhan tokoh-tokoh mahasiswa merupakan salah satu contoh yang masih terus berlangsung di Indonesia. Perlakuan aparat keamanan dan pihak berwenang sipil masih melakukan kesewenang-wenangan dan tidak manusiawi menjadi hambatan terciptanya keadilan . Hambatan ini haruslah diselesaikan sesegera mungkin agar tidak menjadi budaya dalam diri manusia Indonesia.
Untuk mengantisipasi ketujuh sumber konflik tersebut tidak ada jalan lain adalah ketika semua unsure yang terkait di Negara Indonesia bersatu untuk mencari solusi guna mempertahankan NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ).
BAB III
Surat untuk wakil rakyat ( Suara Rakyat Suara Tuhan ).
Dalam alam demokrasi sekarang ini sangatlah diperlukan suara-suara yang mengingatkan para birokrat kita yang sudah terlena dengan kedudukan sehingga lupa akan fungsi mereka yang hanya akan bergerak ketika menghadapi masa pemilihan di 5 tahun ke depan masa pemilihan.
Tidaklah berlebihan kalau kita mengingat bahwa Mahasiswa dan masyarakat selalu bergerak menyuarakan aspirasinya melalui pamflet, aksi-aksi mahasiswa, demonstrasi kecil dan lain sebagainya yang mana kesemuanya diperuntukan untuk memperbaiki keadaan dan menyadarkan pemerintah apabila ada kesalahan yang mungkin tidak diketahui oleh pemerintah.
Baiklah akan kita paparkan surat dari rakyat untuk wakil rakyat 2009-2014 yang tercernib dari bahasa-bahasa yang ditulis aleh para mahasiswa sebagai pengingat masa para wakil rakyat di reformasi 10 tahun silam yang menjanjikan perubahan untuk masyarakat Indonesia sekaligus mengingatkan mereka tugas yang diemban nanti dengan melihat artinya reformasi dari sudut pandang bermacam-macam status dan pandangan orang Indonesia diantaranya :
1. Agenda Reformasi seorang penyair. ( W.S Rendra ).
Assalamu alaikum Wr.Wb. dan Salam sejahtera.
Sejahtera. Di dalam pengertian saya sebagai seorang penyair dan budayawan, sejahtera artinya kepastian hidup seorang manusia. Yang saya maksud bukanlah naik turunnya peruntungan rejeki seseorang, tetapi suatu kepastian bahwa ia mempunyai kebebasan untuk berusaha memperbaiki mutu hidupnya. Secara operatif kepastian hidup semacam itu hanya bisa didapatkan apabila setiap orang dilindungi oleh kepastian hukum yang bersifat horizontal dan vertical. Dan kepastian hukum semacam itu tidak pernah dinikmati oleh bangsa kita dari sejak orde lama sampai zaman orde baru. Secara umum politisi Indonesia, yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa, telah gagal menciptakan kepastian hukum bagi bangsanya itu. Adalah tradisi percaturan politik di Indonesia bahwa interaksi kekuasaan di dalam masyarakat itu telah diatur oleh kekuasaan pula. Di dalam percaturan politik semacam itu setiap partai sibuk menggalang kekuatan dirinya dan tidak punya rasa hormat terhadap kebenaran di dalam kehidupan. Bagi mereka kekuatan adalah kebenaran. Might is Right ! bukannya kebenaran itu kekuatan, atau Right is Might
Kalau di dalam wayang Bima berkata kepada lawannya : “ Ini dadaku ! Mana dadamu ?”. Maka para politisi akan berkata kepada lawan politiknya : “ Ini massaku !’ Mana massamu ?”——-Lalu, begitulah, setiap partai menggalang massa beramai-ramai. Setiap partai punya massa pemuda, massa mahasiswa, bahkan ada pula yang punya massa tani, buruh, seniman, dan wanita. Bagi mereka rakyat itu bukan individu dengan hak asasi manusia, tetapi sekedar massa politik yang harus digalang, ditatar dan dibina. Dijaman Orla hanya dianggap sebagai massa revolusi dan di zaman orba hanya dianggap sebagai massa pembangunan.
“Lho, tetapi massa itu penting sebagai alat untuk politik !”, Ya, brgitulah pula pendapat para adipati dan raja-raja di jaman dulu kala. Di jaman rakyat tidak perlu sadar, tetapi cujup sekedar patuh saja ; Di jaman rakyat tidak perlu berpendapat, tetapi cukup sekedar hafal akan indoktrinasi – indoktrinasi yang disuapkan kepada mereka. Sayapun sadar bahwa ada massa-massa transisi budaya dan politik yang memerlukan dukungan kekuatan massa, tetapi harus selalu disadari bahwa penggunaan massa seperti itu hanya bersifat darurat. Dan apabila pada dasarnya seorang politikus itu berpendapat bahwa rakyat itu pada hakekatnya hanyalah massa politik semata-mata, maka pendapat semacam itu adalah pendapat yang anti budaya. Sebab tujuan dari kebudayaan adalah emansipasi kedaulatan pribadi setiap manusia demi martabat dan mutu daya hidupnya. Sedangkan massa adalah peleburan daulat probadi-pribadi secara primitif sehingga menjadi kolektifisme yang mekanis.
Sudah saatnyam sekarang ini, para politisi menyadari bahwa keinginan – keinginan politis bisa dicapai dengan membangkitkan soligaritas dari kesadaran pribadi-pribadi yang berdaulat. Tentu saja untuk itu para politisi harus belajar menyuguhkan argumentasi-argumentasi yang moral dan rasional untuk keinginan-keinginan polituknya. Dan benar-benar secara praktek menghargai hak memilih dan berpendapat dari setiap warga Negara.
Barangkali ucapan-ucapan saya seperti ini, di saat Negara dilanda krisis dan disaat reformasi politik memang betul-betul bersifat urgent dan belum selesai, akan dianggap sebagai suatu hal yang membosankan. Tetapi saya seorang penyair. Ada kewajiban saya untuk mempertahankan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kebudayaan di saat krisis maupun tidak krisis. Dan lagi, bicara soal bosan, sayapun bosan selalu menyaksikan percaturan kekuasaan yang diatur oleh kekuasaan, yang hasilnya hanyalah rezim represif yang lama digantikan oleh rezim represif yang baru. Reformasi yang sok reformasi tetapi bukan reformasi!.
Rezim represif Orla dan Rezim represof Orba adalah hasil akumulasi dari tradisi percaturan kekuasaan yang diatur oleh kekuasaan. Sehingga menimbulkan keadaan yang tidak adil bagi rakyat. Dan mendorong memusatnya kekuasaan mekanisme politik pada Presiden ABRI. Sebab yang paling bisa menguasai dalam arti memenage atau memaksa rakyat itu adalah Presiden dan ABRI.
Sebenarnya sangat wajar bila politisi itu mempunyai keinginan-keinginan yang berhubungan dengan kekuasaan. Tetapi percaturan keinginan-keinginan kekuasaan seperti itu harus diatur oleh hukum dan undang-undang, sehingga bisa membuahkan suatu kepemimpinan di dalam masyarakat yang adil dan berguna untuk kebaikan hidup bersama.
Seandainya ada kedaulatan lembaga pengadilan yang mandiri dari kekuasaan Lembaga Eksekutif, dan benar-benar bisa punya wibawa yang horizontal maupun vertical, maka kontrol terhadap percaturan kekuasaan akan bisa dilakukan, dan akhirnya membuahkan keadilan. Kalau ini bisa terjadi barulah akan terjadi reformasi yang sebenarnya. Artinya, sebagai suatu bangsa, kita sudah berhasil meninggalkan budaya para adipati dan raja-raja, menuju budaya Republik yang benar-benar ber Pancasila dan ber UUD 1945.
Krisis yang melanda kita sekarang ini : kolusi kekuasaan dengan kepentingan pribadi, nepotisme, oligami, pelecehan-pelecehan terhadap hak asasi manusia, penculikan-penculikan terhadap para aktivis politik, pembunuhan-pembunuhan keji terhadap Marsinah, para petani Sampang, Udin di Yogya, dan para aktivis mahasiswa, semuanya kelakuan-kelakuan politik yang barbar ini, adalah buah akumulasi dari budaya percaturan kekuasaan yang diatur oleh kekuasaan dan absennya daulat hukum
Daulat Hukum yang vertical dan horizontal ini pulalah yang akan menjamin adanya kedaulatan rakyat, yang terselenggara melewati Lembaga Perwakilan Rakyat dan daulat DPR yang normal dan penuh ini pula nantinya yang akan mampu melakukan amandemen-amandemen terhadap kekurangan semprnaan undang-undang yang sudah ada.
Pendeknya, Trias Politika, adalah dasar yang penting untuk keadilan hidup bersama di dalam masyarakat. Tanpa Trias Politika tidak ada demokrasi yang sebenarnya.
Para politisi di jaman Orba gemar mengatakan bahwa Trias Politika itu budaya asing dan tidak cocok untuk budaya Indonesia. Tetapi bukankah raja itu berpengaruh dari India ? jadi asing juga ?
Keunggulan budaya suatu bangsa itu tidak terletak pada keasliannya, tetapi terletak pada kemempuannya untuk mencernakan pengaruh-pengaruh dari berbagai sudut dunia yang mampu meningkatkan mutu hidup bersama.
Trias Politika sama asingnya dengan Republik, Universitas, Kantor Pos, Bandar Udara, Jam Tangan, tata buku, Bank, W.C., Undang-undang dasar, Surat nikah, K.T.P,. hansip,R.T,R.R,the, kopi, gula pasir, karet, tembakau, monopoli, perkebunan, dan sebagainya. Karena pengaruh asing yang berguna untuk perkembangan rakyat dianggap tidak cocok dengan kepribadian bangsa, sedangkan yang berguna untuk menindas rakyat dianggap cocok dengan kepribadian bangsa ? Lagi pula Trias Politika tidak bertentangan dengan Pancasila.
Bahwa reformasi harus bertahap sayapun juga setuju. Barangkali demokrasi ekonomi, yang berarti pemerataan alat berproduksi dan jalur distribusi, bisa diprioritaskan bersama dengan reformasi diidang hukum . Namun Trias politika harus menjadi tujuan reformasi politik, budaya, dan ekonomi yang sebenarnya.
Reformasi yang agendanya sekedar menciptakan pemerintah yang bersih, sama saja dengan mencari Ratu Adil di jaman raja-raja. Ratu-ratu adil itulah yang akhirnya nanti menjadi tirani, sebab tak ada kontrol daulat hukum terhadap dirinya. Hampir setiap pemerintahan fasis di Jerman, Portugal, Birma, Argentina, Korea semuanya bermula dari ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan stabil. Apa yang kita butuhkan saat ini bukanlah Ratu adil tetapi sistim hukum yang adil. Di dalam sistim hukum yang adil, pemimpin maupun rakyat, pendeknya seluruh bangsa, akan dituntut untuk harus bersikap adil di dalam kehidupan bersama. Inilah baru bisa disebut reformasi namanya.
Tentu saja untuk setiap pembangunan, apalagi untuk reformasi pembangunan diperlukan stabilitas. Tetapi stabilitas itu tidak boleh hanya berdasarkan kekuatan lembaga eksekutif yang didukung oleh kekuatan ABRI, sebagaimana halnya pada jaman Orba. Melainkan stabilitas itu haruslah berdasarkan kekuatan daulat hukum, yang bersumber kepada Lembaga Pengadilan yang mandiri seperti yang sudah saya sebutkan diatas tadi. Maka dalam hal ini ABRI sebagai unsure dinamisator di dalam masyarakat harus mendukung Daulat Lembaga Pengadilan yang mandiri itu, ialah yang akan menjadi sumber dari daulat rakyat. Tetapi bila ABRI hanya akan mendukung lembaga eksekutif semata, maka itu berarti ABRI hanyalah pendukung Daulat Tuanku sebagaimana di jaman raja-raja yang feudal agraris yang abangan, yang ternyata juga masih dipraktekan di jaman Orla dan Orba.
Sudah jelas bahwa suksesi kekuasaan yang ditimbulkan oleh krisis kepercayaan dan kehormatan, tidak mesti punya nilai reformasi yang sebenarnya. Menurut pandangan saya reformasi yang tuntas dan bertahap-tahap haruslah satu reformasi budaya. Dari budaya feudal-agraris-abangan menjadi budaya modern yang kita cita-citakan bersama, yaitu budaya Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 yang bisa dioperasikan secara vertical dan horizontal.
Kita harus betul-betul waspada: jangan sampai mandeg dan mengulang-ngulang berlakunya budaya kekuasaan yang feudal-agraris-abangan, sebab budaya tersebut bersifat fasistis dan suka menjarah.
Fasistis artinya : memakai kekuasaan, yang mentah-mentah kekuasaan semata, untuk mencapai keinginan-keinginan politik. Sedangkan menjarah artinya, ya menjarah. Apa yang terjadi di bulan Mei 1898 ini contohnya, Maka, karena pemerintah menjarah kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat ; para cukong yang berkolusi dengan kekuasaan mengangsir dan menjarah Bank, serta juga menjarah ekonomi bangsa dengan melakukan penimbunan, monopoli dan oligopoly; para aparat keamanan menjarah keamanan dengan melakukan pungli, sistim Backing, terror, penculikan dan akhirnya pembunuhan; partai – partai politik menjarah individualitas warga Negara untuk dijadikan manusia massa; maka mencontoh para penguasa itu dengan melakukan penjarahan dipasar, took dan jalan raya.
Yah, sejarah kita dijaman raja-raja penuh dengan peristiwa tersebut diatas. Reformasi yang kita tuju harus mampu menghapus praktek-praktek dari penjarahan-penjarahan yang secara kategoris tersebut diatas.
Akhirnya sebagai penutup saya akan membacakan sajak saya di bawah ini :

Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia.
Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja.
Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan.
Amarah merajalela tanpa alamat.
Ketajutan muncul dari sampah kehidupan.
Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah.

O, Jaman Edan !
O. malam kelam pikiran insane !
Koyak- moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan.
Kitab undang-undang tergeletak di selokan.
Kepastian hidup terhunyung-hunyung dalam comberan.
O, tatawarna fatamorgana kekuasaan !
O, sihir berkilauan dari mahkota raja-raja!
Dari sejak jaman Ibrahim dan Musa Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dari keinginan para politisi, raja-raja, dan tentara.

O, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan!.
O, rasa putus asa yang terbentur sangkur!.
Berhentilah mencari Ratu Adil.
Hukum adil adalah bintang pedoman didalam prahara.

Bau anyir darah yang kini memenuhi udara.
Menjadi saksi yang akan berkata :
Apabila pemerintah sudah menjarah Daulat Rakyat,
Apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa,
Apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan,
Maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa,
Lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya.

Wahai, penguasa dunia yang fana !
Wahai, jiwa yang tertenung sihir tahta !
Apakah masih buta dan tuli di dalam hati ?
Apakah masih akan menipu diri sendir ?
Apabila saran akal sehat kamu remehkan berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kbukakan !

Cadar kabut duka cita menutup wajah ibu pertiwi.
Air mata mengalir dari sajakku ini.
Rendra
Cipayung Jaya,
19 Mei 1998.
2. Peranan kepemimpinan mahasiswa Indonesia.
Barangkali ini pengaruh sejarah, Bung Karno sebagai proklamator, justru bukan sebagai arsitek ilmunya, melainkan lebih terampil sebagai arsitek kemerdekaan bagsanya. Secara historis telah diletakkan keyakinan masyarakat bahwa mahasiswa dapat menjadi manager di masyarakat.
Lahirnya kelompok intelektual dalam agama Islam yang datang di abad ke 7 melahirkan kelompok baru dalam masyarakat Indonesia, ulama sebagai kelompok cendekiawan, ulama yang merupakan warosatul anbiya – pelanjut ajaran nabi dan rasul, kehadirannya ditengah masyarakat memiliki peran ganda : sebagai pedagang dan sebagai cendekiawan atau ulama. Karena memang dari jalur perniagaan inilah Islam masuk dan berkembang di Nusantara. Para niagawan, juga sebagai penyebar ajaran Islam. Oleh karena itu, dengan tumbuhnya pasar yang menggunakan nama hari Islam : Pasar Senin, Rabu, Kamis, Jum’at dan Pasar Ahad, lahir pula Pesantren sebagai lembaga pengkajian Islam.
Pensetaraan Pembangunan Pesantren dan Perguruan Tinggi dimasa pembangunan sekarang ini , pandangan penistaan terhadap pesantren yang kumuh , mulai hapus. Pembangunan Pesantren dengan Kampus Sekolah Tinggi Islam atau Universitas Islam, berjalan sejalan. Demikian pula staf pengajarnya, memiliki kesamaan gelar. Dari kedua garba pesantren dan kampus lahirlah kelompok intellektual, cendikiawan, atau ulama.
Hambatan yang bersifat diskriminatif seperti yang dialami pada masa nasakom, sekarang sudah ditiadakan, Alumni Madrasah Aliyah diberikan kesempatan pula untuk memasuki Perguruan Tinggi Negri atau swasta. Demikian pula alumni Perguruan Tinggi Islam, tidak mendapat hambatan seperti yang dialami pada masa Nasakom. Mengapa terjadi hambatan. Perlu menoleh sejenak sejarah pengisian decision maker pada masa Orde Lama.
Kepemimpinan produk perguruan tinggi sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga Juli 1955, Pra Pemilu pertama September 1955, terjadi enam belas pergantian kabinet. Dengan anggota kabinet sejumlah 146 Mentri. Pada saat yang sama DPR beranggotakan 243 anggota. Untuk pimpinan Direktorat terdapat 61 Dirjen.
Dari 146 mentri memiliki latar pendidikan :
68 persen – perguruan Tinggi
32 persen – Sekolah Mewnengah Atas
Yang mendapat pendidikan diluar negri 27 persen.
Dari 243 anggota DPR memiliki latar belakang pendidikan :
27 persen – Perguruan Tinggi
63 persen – Sekolah Menengah Atas
10 persen – Pendidikan rendah.
Yang mendapat pendidikan luar negri 7 persen.
Dari 61 Direktur Jendral, berlatar pendidikan :
87 persen – Perguruan Tinggi
13 persen – Sekolah Menengah Atas
Yang mendapat pendidikan luar negri 50 persen.
Persentase diatas, terbaca alumni perguruan tinggi mendapat tempat pada lapisan atas, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apalagi posisi terbesar yang ditempati oleh alumni perguruan tinggi adalah posisi Dirjen.
Dari data dan yraian diatas nampak jelas bahwa peran mahasiswa sangat berpengaruh pada kemajuan bangsanya melalui pemikiran – pemikiran dan inovasi yang cerdas yang dimilikinya sebagai tanggung jawab moral terhadap negaranya.
3. Gerakan Mahasiswa dalam masa transisi.
Masa transisi pasca Soeharto adalah masa-masa yang membingungkan. Bahkan istilah pasca-Soeharto pun masih dapat kita perdebatkan panjang lebar. Satu hal jelas terjadi dihadapan kita, Soeharto turun tahta dengan sepihak untuk kemudian mengangkat anak didik menjadi presiden baru tanpa mekanisme sidang Istimewa MPR/DPR yang akan meminta pertanggung jawaban Soeharto selama bertahta 32 tahun dinegeri ini. Sementara itu dilain pihak, ABRI bersikap mendukung pemerintahan baru B.J. Habibie dan MPR/DPR bersikap menerima dengan argumentasi inilah hasil maksimal yang dapat dicapai.
Bahwa saluran-asaluran aspirasi rakyat mulai terbuka dihadapan kita, ini juga hal yang nyata terjadi dihadapan mata. Bahwa pemerintah siap merevisi sejumlaj UU Politik, UU kebebasan Pers, UU anti Subversif, UU buruh & Ketenagakerjaan, Pembebasan Tapol dan Napol adalah peluang yang dapat kita manfaatkan dengan tanpa kehilangan kewaspadaan .
Konsolidasi Internal Kampus jangan pernah dilupakan bahwa agenda demokrasi dan reformasi total yang kita kibarkan selama ini adalah juga mencakup diri kita sendiri. Bahwa mahasiswa Indonesia selama ini terpasung dan terasing dari masyarakat adalah fakta yang tak dapat kita bantah dan bahwa kebebasan akademik dan otonomi mahasiswa adalah fatamogana yangberusaha kita wujudkan adalah nyata telah kita alami bersama.
Sampai munculnya krisis moneter melanda Indonesia, maka seiring dengan itu mahasiswa mulai melupakan agenda internal kampus dan mengkonsolidasikan diri memasuki kancah nasional. Kondisi ini bisa dikatakan memang merupakan karakter dari gerakan Mahasiswa Indonesia, jeritan rakyat kecil dan determinasi moral serta hati nurani telah mendorong mahasiswa untuk bergerak dan terus bergerak, tak mengenal kata mundur.
Tapi apabila kita pahami secara wajar, konsolidasi massa besar-besaran yang mewarnai aksi-aksi mahasiswa pra jatuhnya Soeharto, sebenarnya adalah sesuatu yang prematur, dalam arti kata merupakan spontanitas dan lahir dari kebencian sekaligus juga merupakan tuntutan nurani yang tak bisa dilawan. Terbukti setelah pengerahan massa mahasiswa, atau secara umum peran sentral mahasiswa Indonesia kembali menyurut.
4. Tantangan Abad 21.
Mari kita melihat ke depan, era globalisasi menanti kita. Indonesia dia ambang jurang kehancuran karena kalah bersaing dengan negara tetangga dengan akibat fatal, Indonesia kembali menjadi bangsa terjajah oleh asing. Perlu ada orang yang mau untuk menjembatani dalam masa transisi ini agar bangsa kita lepas dari krisis yang berkepanjangan ini. Atau kita akan bersikap pasif saja, meminta dan menunggu usaha pemerintah ataupun usaha kelompok penyeimbang negeri ini. Kita perlu kilas balik kembali apakah gerakan moral mahasiswa itu hanya terbatas menghancurkan rezim yang korup, bersikap menggugat dan menuntut. Bukankah moralitas juga mengajarkan untuk membangun kembali, menyusun kembali. Dan bukankah reformasi adalah berarti “ menyususn kembali “ ? Dalam artian menyususn kembali tatanan sosial kemasyarakatan bangsa ini dalam arah yang benar setelah sekian lama diselewengkan dan diperkosa oleh penguasa.
Kita tegaskan lagi ada dua hal pokok gerakan mahasiswa, kontrol sosial terhadap penguasa dan jangan lupa peran mahasiswa menyadarkan dan mendidik masyarakat Indonesia agar tidak buta politik dan mau dibidoh-bodohi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kita mulai perbaiki lagi sistem internal kampus kita, mulai
dari segi profesionalitas, segi pendidikan politik, segi pengakaran budaya demokrasi dalam kampus, dan banyak hal lain lagi.
Kalau kita memang konsisten dengan komitmen moral kita, maka kita juga harus mulai memikirkan langkah-langkah nyata usaha pemberdayaan masyarakat dan pengakaran budaya demokrasi di tengah rakyat. Banyak media yang dapat kita gunakan , media massa, radio, televisi, kerjasama LSM, kerjasama dengan pers, dan lain-lain. Kita mulai bangun itu dalam kerangka strategi pemberdayaan bangsa memasuki era globalisasi.
Perjalanan masih panjang, perjuangan adalah jalan tak ada ujung. Tak pernah ada kata akhir dalam perjuangan. Asal kita tetap yakin dan konsisten dengan komitmen moral, bahwa kita hidup untuk berjuang dan bukan ingin sekedar memperjuangkan hidup.
5. Gerakan Tanam Singkong.
Sebuah himbauan gegabah yang perlu dipikirkan dan dilakukan.
Gerakan reformasi yang sedang terjadi telah menyebabkan perubahan besar pada kehidupan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Suatu hal yang sangat mewah dan berbahaya pada jaman orde baru. Sementara itu, krisis moneter dan ekonomi yang melandasi gerakan ini seakan “terlupakan” untuk sejenak. Hampir semua “ orang penting’ atau yang menganggap dirinya penting. Saat ini lebih mencurahkan pikiran dan tenaganya pada hal-hal yang berbau politik harus cepat dilakukan, juga dibidang-bidang lain, seperti hukum, sosial, budaya dan sebagainya. Selayaknyalah perbaikan-perbaikan ini suatu terjemahan bebas dan sederhana dari kata “ reformasi” dilakukan oleh orang-orang terpercaya dan berkemampuan di bidangnya, secara serius dan dengan pertimbangan kemaslahatan bersama. Akan tetapi, perbaikan sektor ekonomi-pun jangan “terkesan” dilupakan. Bukankah rakyat sebenarnya tidak begitu peduli dengan segala macam manuver politik atau apapun namanya, selama kebutuhan perut tercukupi ? jangan lupa, cadangan pangan dan devisa negara ini sangat terbatas dan terus berkurang. Semantara “bantuan” dari luar belum tentu kapan datangnya. Dengan pertimbangan ini, rupanya kita harus lekas siap-siap untuk menghadapi krisis, kekurangan pangan dan obat-obatan.
Apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan ini ? Menyadari bahwa tidak begitu banyak “ orang penting’ yang peduli pada masalah ini, dan boleh jadi masa kekurangan yang kita takutkan akan terjadi pada masa yang tidak terlalu lama, maka kita, secara pribadi dan bagian dari bangsa Indonesia, harus dapat melakukan sesuatu, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Suatu gerakan mandiri harus kita lakukan.
Usaha sederhana dan mudah seperti menanam lahan kosong atau tidak terlalu produktif, semacam halaman rumah, tanah kosong disamping parit atau sepanjang jalan , dengan tanaman yang dapat dimakan atau yang dapat dijadikan obat-obatan tradisional harus dilakukan dengan segera. Usaha memelihara ikan yang dapat dikonsumsi di tempat-tempat yang sering kita lupakan, semisal sumur atau drum-drum bekas tentulah dapat dilakukan agar kebutuhan protein terpenuhi.
Mungkin akan ada “tanggapan” apakah segawat itu keadaan yang akan kita hadapi, sampai kita harus bercocok tanam di halaman atau lahan kosong, sekecil apapun lahan yang tersedia ?
Ya, kita harus bersiap-siap, bukanlah ada pepatah lama yang berbunyi “ sedia payung sebelum hujan”? maka “gerakan tanam singkong” atau apapun namanya, harus ada kita lakukan dengan kesadaran lebih baik bersiap dari pada menyesal.
Gerakan tanam singkong yang kita lakukan tentunya memerlukan pemahaman teknologi pertanian yang tepat, sehingga dapat dipilih jenis tanaman dan pola perlakuan yang tepat dan mudah sehingga hasil yang kita dapatkan berkualitas dan dapat dipanen dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kita juga memerlukan sumbangan pemikiran yang jitu dari para pakar atau praktisi pertanian.
Saat inilah, kita harus bergerak bersama-sama, berusaha memenuhi kebutuhan sendiri tanpa harus mengemis, tanpa menunggu tangan “ajaib” mereka.
TETAP MAJU
( TIDAK ADA WAKTU LAGI UNTUK BERSANTAI ).

Perekonomian Indonesia semakin memburuk.
Harga-harga tetap bertahan di tingkat yang tinggi.
Daya beli masyarakat turun dengan tajam.
Nilai tukar rupiah terus di ombang-ambing.
Persediaan beras semakin menipis.
Jumlah pengangguran meningkat tajam.
Pertumbuhan ekonomi minus belasan persen.

Sebagai sebuah bangsa dan negara, mampukah kita bertahan ?

Jawabannya sudah jelas : mampu !!!.
Asalkan kita mau bekerja keras siang dan malam.
Asalkan kita bersedia hidup sederhana.
Asalkan kita rela meninggalkan kebiasaan hidup enak dan santai.
Asalkan kita memiliki tekad dan semangat untuk bekerja keras demi bangsa dan negara.

Majulah terus Indonesia !!!!!
6. Bersatu hati menuntut reformasi.
Tragedi 27 juli 1996 lalu telah merenggut korban nyawa melayang dan luka-luka yang tidak sedikit, kembali menggedor kesadaran kolektif kita sebagai bangsa, bahwa ada yang salah di negeri ini. Bermula dari campur tangan rezim Orba yang berlebih-lebihan dalam masalah intern Partai Demokrasi Indonesia dengan merekayasa Kongres Luar Biasa untuk menggusur kepemimpinan PDI yang sah di bawah Megawati Soekarnoputri yang mendapat dukungan luas dari arus bawah. Tak puas dengan itu, Rezim otoriter Orba kembali memaksakan kehendaknya secara brutal dengan mengerahkan ratusan aparat militer yang bersenjata lengkap untuk menyerbu kantor DPP-PDI yang dijaga oleh satgas PDI Pro-Megawati. Buntut dari penyerbuan yang tak kenal malu oleh aparat represif negara itu adalah meletusnya tragedi paling berdarah semenjak Rezim Orba berkuasa. Ujungnya, rakyat yang telah menjadi korban kekerasan politik selama lebih dari 30 tahun, dituding sebagai dalang dari kerusuhan yang merebak menyusul upaya penyerbuan oleh aparat militer.
Kini, hampir 12 tahun setelah peristiwa itu berlalu, apakah kekerasan yang dilakukan oleh Rezim Orba kepada rakyat telah berkurang ? ternyata tidak. Pasca tragedi 27 Juli 1996 dan menjelang pemilu 1997 yang penuh dengan kecurangan, secara beruntun merebak kerusuhan di beberapa daerah yang di picu oleh ketidakpuasan rakayat atas situasi yang menghimpitnya. Tidak adanya saluran penyampaian aspirasi rakyat yang efektif membuat rakyat di lapisan bawah semakin frustasi.
7. Rapatkan barisan , raih kemenangan kita.
Kekuatan baru telah muncul dan memasuki dunia kita, telah menjadi kekuatan yang mengagumkan dan mematikan setiap lawan yang ada di depan mata kita. Dalam sesaat, kekuatan yang dulu selalu dilemahkan dan dipandang sebelah mata itu, kini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memperjuangkan semua kepentingan yang selama ini selalu dirampas dengan berbagai alasan. Kesadaran akan hak dan kewajiban telah mengalahkan tirani yang begitu kuat mencengkram setiap keinginan, dengan hanya berkata “ berbeda” dengan penguasa.Kinilah saatnya, setiap rakyat mengambil kembali apa yang menjadi hak-nya. Tukang becak tidak perlu lagi dikejar-kejar keamanan, Pedagang kaki lima, jangan lagi mau membayar pungli-pungli yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, Bahkan para pejabatpun tidak perlu lagi takut untuk berbuat jujur dan adil serta mengharamkan nepotisme, kolusi dan korupsi.
Percayalah bahwa apa yang telah kita lakukan dalam sistem negara kita selama ini “ kurang Baik “. Ketidak baikan itu telah menjadikan bangsa kita jauh tertinggal. Orang boleh berkata bahwa kita telah maju, tetapi seandainya kita lebih tahu lagi apa yang kita perbuat dengan lebih benar dan mementingkan kepentingan rakyat, maka jawabannya kita akan lebih maju dari sekarang ini.
Negara kita memang kaya, tetapi tentu belum makmur. Kemakmuran sebuah negara tentunya hanya tergantung terhadap kemakmuran setiap orang dalam negara itu. Maka jangan dikatakan

makmur kalau rakyat makin miskin bertambah banyak, dan tanah- tanah yang milik orang kecil masih digusur untuk kepentingan tertentu yang jauh lebih kecil.
Kekuatan atu adalah kekuatan kesadaran akan mengorganisasi dan menyatukan langkah dengan kawan-kawan seperjuangan. Reformasi belum berhenti, sampai semua kemenangan ada di tangan rakyat. Kita masih boleh protes dan belum boleh berhenti selama setiap bentuk ketidak adilan dan kesewenangan masih ada di depan mata kita. Setiap bentuk ketidak adilan harus diselesaikan bersama antara buruh, Pegawai Negri, ABRI, Petani, Pelajar, Pedagang, Mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat adalah setiap kekuatan yang harus bergabung untuk menumbangkannya. Semua, harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Perjuangan belum lagi usai. Rapatkan barisan, tetap bersatu untuk kemenangan rakyat.

8. Menuju Indonesia Baru
Dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan pada masa reformasi dimana Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gambaran mengenai pembaharuan institusi yang intinya adalah :
1. Keniscayaan terhadap pembangunan dan pembaruan institusi dalam kehidupan bangsa bukan hanya didorong oleh gelombang reformasi dewasa ini, tetapi memang kita sadar bahwa memasuki era globalisasi abad 21 mendatang ( dengan segala relitas dan tantangannya) harus dilakukan berbagai perubahan mendasar, baik secara struktural maupun kultural.

.

PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.

Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi).

Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima, beliau untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS).

Namun kemudian, SBY justru memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri untuk masuk Akabri. Tahun 1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, belaiu meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya.

Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University AS. Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit.

Batalyon Linud 330 merupakan salah satu dari tiga batalyon di Brigade Infantri Lintas Udara 17 Kujang I/Kostrad, yang memiliki nama harum dalam berbagai operasi militer. Ketiga batalyon itu ialah Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Batalyon Infantri Lintas Udara 328/Dirgahayu, dan Batalyon Infantri Lintas Udara 305/Tengkorak. Kefasihan berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara (airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975. Kemudian sekembali ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977. Beliau pun memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur.

Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977). Setelah itu, beliau ditempatkan sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978), Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981), dan Paban Muda Sops SUAD (1981-1982). Ketika bertugas di Mabes TNI-AD, itu SBY kembali mendapat kesempatan sekolah ke Amerika Serikat. Dari tahun 1982 hingga 1983, beliau mengikuti Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983 sekaligus praktek kerja-On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983. Kemudian mengikuti Jungle Warfare School, Panama, 1983 dan Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984, serta Kursus Komando Batalyon, 1985. Pada saat bersamaan SBY menjabat Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)

Lalu beliau dipercaya menjabat Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988), sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989. SBY pun sempat menjadi Dosen Seskoad (1989-1992), dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudradjat. Lalu ketika Edi Sudradjat menjabat Panglima ABRI, beliau ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab Jenderal Edi Sudradjat (1993).

Lalu, beliau kembali bertugas di satuan tempur, diangkat menjadi Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 17 Kujang I/Kostrad (1993-1994) bersama dengan Letkol Riyamizard Ryacudu. Kemudian menjabat Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995). Tak lama kemudian, SBY dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB (1995). Beliau menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi genjatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (1996). Kemudian menjabat Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999).

Sementara, langkah karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Dan akhirnya, pada pemilu Presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi Presiden RI ke-6. (Dari Berbagai Sumber)

Biodata Susilo Bambang Yudhoyono

Nama : Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Agama : Islam
Istri : Kristiani Herawati,

putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo
Anak : Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono

Pangkat terakhir :
Jenderal TNI (25 September 2000)

Pendidikan:
• Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
• American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
• Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
• Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
• On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
• Jungle Warfare School, Panama, 1983
• Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984
• Kursus Komando Batalyon, 1985
• Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
• Command and General Staff College, Fort = Leavenwort,Kansas, AS
Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS

Karier:
• Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
• Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
• Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
• Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
• Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
• Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
• Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
• Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
• Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
• Dosen Seskoad (1989-1992)
• Korspri Pangab (1993)
• Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
• Asops Kodam Jaya (1994-1995)
• Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
• Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
• Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
• Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
• Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
• Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
• Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
• Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
• Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnopotri) mengundurkan diri 11 Maret 2004
Penugasan:
Operasi Timor Timur (1979-1980), dan 1986-1988

Penghargaan:
• Adi Makayasa (lulusan terbaik Akabri 1973)
• Honorour Graduated IOAC, USA, 1983
• Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik, 2003.
Alamat :
Jl. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah
No. 2 Desa Nagrag Kec. Gunung Putri Bogor-16967

PRESIDEN MEGAWATI


Presiden Megawati Soekarnoputri

Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8 dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Megawati, pada awalnya menikah dengan pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU, Surendro dan dikaruniai dua anak lelaki bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama.

Pada suatu tugas militer, tahun 1970, di kawasan Indonesia Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Derita tiada tara, sementara anaknya masih kecil dan bayi. Namun, derita itu tidak berkepanjangan, tiga tahun kemudian Mega menikah dengan pria bernama Taufik Kiemas, asal Ogan Komiring Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah bahagia, dengan dikaruniai seorang putri Puan Maharani. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah lincah dan suka main bola bersama saudaranya Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Istana.

Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega — panggilan akrab para pendukungnya — tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara.

Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.

Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya, Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, belaiu pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka belaiu memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang silent operation, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.

Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Konggres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Hardjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta.

Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad cs, atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu.

Soerjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi, tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu, menundang empati dan simpati dari masyarakat luas.

Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya. Tetapi ternyata pada SU-MPR 1999, Mega kalah.

Tetapi, posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun, beliau gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi Presiden RI ke-6. (Dari Berbagai Sumber)

Biodata Megawati Sukarno Putri
Nama : Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri
Nama Lengkap : Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri
Lahir : Yogyakarta, 23 Januari 1947
Agama : Islam
Suami : Taufik Kiemas
Anak : 3 orang, (2 putra, 1 putri)

Karir :
• Presiden Ke-5 RI (2001 – 2004)
• Wakil Presiden RI (1999- 2001)
• Anggota DPR/MPR RI (1999)
• Anggota DPR/MPR RI (1987-1992)

Pendidikan :
• SD s/d SMA Perguruan Cikini
• Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran (1965-1967)
• Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).
Organisasi :
• Aktivis GMNI, 1965-1972
• Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat
• Ketua Umum DPP PDI, 1993-1998, Hasil Munas 1993, 22 Desember 1993-1998
• Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, 1998-April 2000, Hasil Kongres 1998, Sanur, Bali, 8-10 Oktober 1998
• Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, April 2000-2005, Hasil Kongres PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, April 2000
• Peserta Konvensi Wanita Islam International di Pakistan, 1994
Penghargaan
• Priyadarshni Award” dari lembaga Priyadarshni Academy, Mumbay, India, 19 September 1998
• Doctor Honoris Causa dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang, 29 September 2001
Alamat Kantor:
Jalan Medan Merdeka Selatan No 6 Jakarta 10110

Alamat Rumah:
• Resmi : Jalan Teuku Umar 27-A, Jakarta Pusat
• Pribadi : Jl. Kebagusan IV No 45 RT 010 RW 04, Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

PRESIDEN ABDURAHMAN WAHID


Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4 mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Beliau lahir tanggal 4 Agustus 1940 di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama, yang bernama KH. Wahid Hasyim. Sedangkan Ibunya bernama Hj. Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Dari perkawinannya dengan Sinta Nuriyah, mereka dikarunia empat orang anak, yaitu Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh, Annita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari .

Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu beliau juga aktif berkunjung keperpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel dan buku-buku. Di samping membaca, beliau juga hobi bermain bola, catur dan musik. Bahkan Gus Dur, pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya, yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya mengapa Gu Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia.

Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren Tambak Beras, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah anak Haji Muh. Sakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika Gus Dur berada di Mesir.

Sepulang dari pengembaraannya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, beliau bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian beliau menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama Gus Dur mulai menjadi penulis. Beliau kembali menekuni bakatnya sebagaii penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak.

Pada tahun 1974 Gus Dur diminta pamannya, K.H. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES bersama Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimotori oleh LP3ES.

Pada tahun 1979 Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula beliau merintis Pesantren Ciganjur. Sementara pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil katib syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman. Karier yang dianggap `menyimpang`-dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU-dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahunn 1983. Beliau juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986, 1987.

Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall wa al-`aqdi yang diketuai K.H. As`ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden RI ke-4. Selama menjadi presiden, tidak sedikit pemikiran Gus Dur kontroversial. Seringkali pendapatnya berbeda dari pendapat banyak orang.

Biodata Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Nama : Abdurrahman Wahid
Lahir : Denanyar, Jombang, Jawa Timur, 4 Agustus 1940
Orang Tua : Wahid Hasyim (ayah), Solechah (ibu)
Istri : Sinta Nuriyah
Anak-anak : Alisa Qotrunada Zannuba Arifah Anisa Hayatunufus Inayah Wulandari

Pendidikan :
• Pesantren Tambak Beras, Jombang (1959-1963)
• Departemen Studi Islam dan Arab Tingkat Tinggi, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir (1964-1966)
• Fakultas Surat-surat Universitas Bagdad (1966-1970)
Karir:
• Pengajar Pesantren Pengajar dan Dekan Universitas Hasyim Ashari Fakultas Ushuludin (sebuah cabang teologi menyangkut hukum dan filosofi)
• Ketua Balai Seni Jakarta (1983-1985)
• Penemu Pesantren Ciganjur (1984-sekarang)
• Ketua Umum Nahdatul Ulama (1984-1999)
• Ketua Forum Demokrasi (1990)
• Ketua Konferensi Agama dan Perdamaian Sedunia (1994)
• Anggota MPR (1999)
• Presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999-24 Juli 2001)
Penghargaan
• Penghargaan Magsaysay dari Pemerintah Filipina atas usahanya mengembangkan hubungan antar-agama di Indonesia (1993)
• Penghargaan Dakwah Islam dari pemerintah Mesir (1991)

Previous Older Entries

%d blogger menyukai ini: